Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin Laporkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangannya untuk Minta Sumbangan

Kompas.com - 07/04/2022, 11:37 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Ngabalin hendak melaporkan dugaan tindakan pemalsuan tanda tangan dan kop surat KSP untuk meminta sumbangan.

Ngabalin tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10.10 WIB. Ia didampingi seorang pengacara dan Tenaga Ahli Utama Yohanes Joko.

"Bagaimana kalau ada orang mencatut nama saya kemudian lembaga kepresidenan seperti itu minta-minta uang itu kan," kata Ngabalin di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Arief Rosyid Belum Minta Maaf ke JK Setelah Ketahuan Palsukan Tanda Tangan

Dalam pelaporannya, Ngabalin juga membawa sejumlah bukti dan 3 dokumen yang dipalsukan.

Ia kemudian menunjukkan contoh dokumen surat yang mencatut namanya.

"Toh nama ini memang bahasa Arab, tanda tangan saya itu huruf Arab, tapi tidak begini. Ini dia menulis bahasa Arab, ini orang pasti pintar bahasa Arab kemudian bisa menulis, karena bagus sekali tulisannya, tanda tangan ini," ujarnya.

Selain itu, menurutnya dalam dokumen itu menuliskan atribusi dirinya sebagai Staf Khusus.

Padahal, jabatannya adalah sebagai Tanaga Ahli Utama KSP.

"Yang berikutnya nggak ada kewenangan kami mengeluarkan surat-surat keluar itu nggak ada, tidak regulasi, tidak ada aturannya," imbuhnya.

Baca juga: Jejak Arief Rosyid: Timses Jokowi, Komisaris BSI, Palsukan Tanda Tangan JK, Dipecat DMI

Selain itu, ia juga membawa dokumen surat lain yang isinya memalsukan identitas seorang Staf Khusus Presiden.

Terakhir, ia juga membawa dokumen surat permintaan uang yang mencatut nama Kepala Staf Kepresidenen Moeldoko.

"Ini ada surat yang dibikin mempalsukan tanda tangan Pak Moeldoko, mengirim surat ke seseorang jenderal polisi purnawirawan, bahwa yang bersangkutan akan diangkat menjadi Deputi 3, maka diminta data," tambahnya.

Baca juga: Modus ART Nirina Zubir Jual Tanah Milik Majikan, Palsukan Tanda Tangan hingga Gandeng Notaris

Ia menyatakan, tindakan pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan itu menciderai harkat dan martabatnya.

Ia berharap polisi secara profesional menindak kasus tersebut.

"Tentu saja polisi sebagai suatu institusi negara yang sangat terpercaya di republik ini saya percaya bisa mengambil kerja kerja yang sangat profesional dalam mengungkapkan apa di balik ini semua," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com