Unsur NU memiliki kedudukan yang cukup menentukan di awal-awal keberadaan PPP.
Namun, sejak 1984, NU telah mendeklarasikan diri untuk “kembali ke khittah 1926” sehingga keluar dari arena politik praktis.
Akan tetapi, begitu Soeharto runtuh dan Era Reformasi dimulai, terdapat keinginan besar warga nahdliyyin untuk kembali memiliki wadah menyalurkan aspirasi politik.
Baca juga: PBNU Hadiri Harlah PPP, Arsul Sani: Gus Yahya Serius dengan Inklusivitas Politik
PBNU harus berhati-hati karena NU tidak boleh lagi terkait langsung dengan politik praktis, termasuk partai politik, sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 itu.
Pada akhirnya, sejumlah tokoh NU di antaranya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Mustofa Bisri, dll mendeklarasikan pendirian PKB untuk wadah aspirasi tersebut.
Tetapi, PKB bukan sebagai partai politik resmi NU secara kelembagaan.
Dalam perkembangannya, terjadi dualisme dalam internal PKB yang berujung didepaknya Gus Dur oleh Muhaimin yang notabene keponakannya.
PKB versi Muhaimin kemudian diakui negara sebagai PKB yang “sah”.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.