Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arief Rosyid Belum Minta Maaf ke JK Setelah Ketahuan Palsukan Tanda Tangan

Kompas.com - 04/04/2022, 14:46 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI) Arief Rosyid belum meminta maaf kepada Jusuf Kalla setelah memalsukan tanda tangan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DMI Imam Addaruquthni saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/4/2022).

Imam pun mengungkapkan, Arief sempat bertemu dengan JK dua kali selama dua malam berturut-turut sebelum Surat Keputusan (SK) pemberhentian dirinya dari anggota dan pengurus DMI keluar.

"Nah, jadi setelah itu dimarahi, Arief juga kemudian diulangi lagi, tidak sempat meminta maaf karena memang berat menghadapi Pak JK," ujar Imam.

Baca juga: Duduk Perkara Pemalsuan Tanda Tangan Jusuf Kalla Berujung Pemecatan Arief Rosyid dari DMI

Imam mengungkapkan, pertemuan kedua antara Pak JK dan Arief Rosyid diinisiasi oleh dirinya.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan keputusan mengenai status keanggotaan Arief Rosyid kepada JK.

"Ini yang bisa memahami ini hanya Pak JK waktu itu. Karena apa? saya ingin ajak itu karena niat saya ingin mengembalikan pada putusan Pak JK," ujar Imam.

Pada pertemuan tersebut, menurut Imam Arief sempat mengungkapkan alasannya memalsu tanda tangan JK, yakni untuk mengambil jalan pintas.

Menurut Imam, Arief Rosyid ingin agar proses perizinan lebih cepat, dan khawatir tak sempat mengirimkan undangan tersebut kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bila harus menghadap JK terlebih dahulu.

"Mau menghadap ke Pak JK waktunya khawatir kelewat atau gimana, yang jelas ingin membuat cara yang pintas. Itu sesuatu yang tidak dibenarkan," ujar Imam.

Baca juga: Palsukan Dua Tanda Tangan Sekaligus, Kader HMI Arief Rosyid Dipecat

Arief Rosyid memalsukan tanda tangan Ketum dan Sekjen DMI dalam sebuah surat terkait agenda Undangan Kickoff Festival Ramadhan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Surat bernomor 060.III/SUP/PP-DMI/A/III/2022, berisi undangan kepada wapres untuk menghadiri Festival Ramadhan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatannya, berupa pameran UMKM, kuliner halal, buka puasa bersama, dan berbagai kegiatan selama sebulan penuh Ramadhan.

Namun demikian, Imam pun mengungkapkan, program acara tersebut sebenarnya tak diselenggarakan DMI.

"Sebenarnya itu bukan program DMI, itu program lembaga lain yang bersangkutan ada di situ," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com