Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keturunan PKI Boleh Daftar Tentara, Panglima TNI Diminta Buat Kebijakan Konkret Anti-diskriminasi

Kompas.com - 01/04/2022, 16:58 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mendorong Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa membuat kebijakan konkret sebagai bentuk pelembagaan atas sikap anti-diskriminasi di lingkungan TNI.

Hal itu disampaikan Anton merespons keputusan Andika yang memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar prajurit TNI.

“Ini penting dilakukan guna menghindari adanya dugaan lip service atau keputusan yang bersifat ad hoc semata,” kata Anton dalam keterangan tertulis, Jumat (1/4/2022).

Baca juga: Panglima Izinkan Keturunan PKI Ikut Seleksi TNI, Stafsus Mensesneg: Tak Perlu Dibesar-besarkan

Anton menuturkan, ada beberapa alasan yang menjadikan ketentuan tersebut memiliki kesan kuat adanya diskriminasi.

Pertama, keturunan harus menanggung beban atas tindakan yang dilakukan pendahulunya adalah sebuah tafsiran berlebih atas TAP MPRS XXV/1966.

Menurutnya, Ketetapan MPRS tersebut secara tegas melarang organisasi PKI dan aktivitas penyebaran ajaran komunisme.

Ia menyebutkan bahwa Ketatapan MPRS tersebut tidak ada satu pun kalimat yang menyatakan pengikut PKI dilarang beraktivitas ataupun bergabung pada institusi pemerintahan.

Baca juga: Panglima Andika Perbolehkan Keturunan PKI Ikut Seleksi Prajurit TNI

Kedua, pelarangan keturunan bergabung ke TNI hanya berlaku untuk PKI saja. Sementara, pemberontakan di Indonesia sendiri terhitung banyak, mulai DI/TII hingga PRRI/Permesta.

Ketiga, pelarangan keturunan juga berpotensi melanggar HAM dan UUD 1945 karena menjadikan tidak semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum untuk memiliki kesempatan sama mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Karena itu, langkah membebankan keturunan atas tindakan pendahulunya tidak memiliki dasar hukum kuat,” tegas dia.

Baca juga: Bolehkan Keturunan PKI Daftar Jadi Tentara, Kebijakan Panglima TNI Dianggap Progresif dan Tak Perlu Dikhawatirkan

Di samping itu, ia memandang bahwa terkait adanya kekhawatiran infiltrasi ideologi komunisme yang mungkin dibawa oleh keturunannya adalah sah-sah saja.

Walaupun, TNI sendiri tidak bisa membatasi hanya pada ideologi tertentu yang dapat menjadi ancaman bagi profesionalisme militer.

“Dalam konteks ini, sudah tentu TNI memiliki mekanisme dan standar baku tersendiri dalam melakukan seleksi penerimaan prajurit yang memiliki kadar kecintaan besar terhadap bangsa dan negara,” ungkap Anton.

Baca juga: Panglima Andika soal Keturunan PKI Ikut Seleksi TNI: Saya Patuh Peraturan Perundangan

Sebelumnya diberitakan, Andika memperbolehkan keturunan PKI mengikuti seleksi prajurit TNI.

Langkah ini ditempuh Andika dengan mencabut ketentuan yang selama ini diterapkan dalam proses seleksi prajurit, yakni keturunan PKI dilarang mengikuti proses seleksi prajurit.

Kebijakan ini dikeluarkan Andika ketika dirinya memimpin rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI tahun 2022 yang meliputi perwira prajurit karier, bintara prajurit karier, dan tamtama prajurit karier beberapa waktu lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Nasional
Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasional
Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Nasional
Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Nasional
MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

Nasional
Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Nasional
Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Nasional
Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan 'Lockdown', Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan "Lockdown", Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Nasional
Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Nasional
Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Nasional
Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Nasional
Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Nasional
'DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah...'

"DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah..."

Nasional
Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta 'Lockdown'

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.