Panglima Izinkan Keturunan PKI Ikut Seleksi TNI, Stafsus Mensesneg: Tak Perlu Dibesar-besarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, diizinkannya keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengikuti seleksi prajurit TNI tidak perlu dibesar-besarkan.

Menurutnya kebijakan ini bertujuan menghadirkan keadilan.

"Sudah clear apa penjelasan Panglima (Jenderal Andika Perkasa). Beliau yakin ini sebagai upaya menghadirkan keadilan. Jadi, tidak perlu kita kembang-kembangkan lagi," tutur Faldo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4/2022).

"Kami harap persoalan seperti ini tidak perlu kita besar-besarkan, kita ini semua merah putih. Kita mesti upayakan persatuan, apa yang dilakukan panglima salah satu cara," lanjutnya.

Baca juga: Keturunan PKI Boleh Daftar Tentara, Pengamat: Umumnya Sudah Generasi Ketiga, Tak Perlu Dikhawatirkan

Faldo menuturkan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tentu memiliki pertimbangan tersendiri.

Dia pun mengakui pasti ada yang sepakat maupun tak sepakat dengan kebijakan yang ada.

"Kami harap kita semakin menghormati satu sama lain. Panglima punya pandangan, ya saya kira tidak ada yang salah. Kalau ada yang tidak setuju, ya biasa saja," tambahnya.

Baca juga: Gepako Minta Jenderal Andika Perkasa Cabut Kebijakan Keturunan PKI Boleh Ikut Seleksi TNI

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan keturunan PKI mengikuti seleksi prajurit TNI.

Langkah ini ditempuh Andika dengan mencabut ketentuan yang selama ini diterapkan dalam proses seleksi prajurit, yakni keturunan PKI dilarang mengikuti proses seleksi prajurit.

Kebijakan ini dikeluarkan Andika ketika dirinya memimpin rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI tahun 2022 yang meliputi perwira prajurit karier, bintara prajurit karier, dan tamtama prajurit karier.

Dalam rapat bersama jajarannya tersebut, mulanya Andika menanyakan mekanisme seleksi, mulai dari tes mental, psikologi, akademik, kesamaptaan jasmani hingga kesehatan.

Baca juga: Keputusan Panglima Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI Dinilai Langkah Progresif

Selanjutnya, Andika mempertanyakan mengenai adanya ketentuan larangan “keturunan” dalam mekanisme penerimaan prajurit.

“Oke, nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?” kata Andika kepada anak buahnya berpangkat kolonel, dikutip dari channel Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Kamis (31/3/2022).

“Pelaku kejadian tahun ‘65-‘66,” jawab sang kolonel.

“Itu berarti gagal, apa bentuknya apa itu, dasar hukumnya apa?," tegas Andika mempertanyakan ketentuan yang dimaksud.