Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2022, 07:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membuat gebrakan yang mengejutkan melalui kebijakannya mengenai persyaratan seleksi penerimaan prajurit perwira karier, bintara karier, dan tamtama karier pada periode 2022.

Salah satu terobosan yang mengundang perhatian publik terkait dicabutnya larangan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam keikutsertaannya seleksi prajurit TNI.

Ia beralasan bahwa tidak ada landasan hukum dalam kebijakan melarang keturunan anggota atau simpatisan PKI mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI.

"Yang lain saya kasih tahu ini, TAP MPRS Nomor 25 tahun 66, satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang itu isinya,” kata Andika saat memimpin rapat panitia seleksi, dikutip dari channel Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Keputusan Panglima Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI Dinilai Langkah Progresif

Ia menegaskan TAP MPRS 25 Tahun 1966 legal sebagai landasan hukum. Akan tetapi, landasan hukum itu tak menyeret keturunan PKI.

“Ini adalah dasar hukum, ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI, kedua adalah ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa?, Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?," ujar Andika.

Andika mengingatkan supaya panitia seleksi tidak keliru dalam memaknai TAP MPRS 25 tahun 1966 tentang tentang pembubaran dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis, Marxisme, Leninisme.

Baca juga: Keturunan PKI Boleh Ikut Seleksi TNI, Politikus PDI-P: Sudah Benar, Termaktub UU

"Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundangan, ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum,” kata Andika.

“Zaman (kepemimpinan) saya tidak ada lagi keturunan dari apa tidak, karena apa saya menggunakan dasar hukum, oke. Hilang (cabut) nomor empat (ketentuan keturunan PKI)," sambung Andika.

Hapus tes renang dan akademik

Selain memperbolehkan keturunan PKI mengikuti seleksi penerimaan prajurit, Andika juga mengambil langkah yang tak kalah mengejutkannya dengan mencabut mekanisme tes renang dan akademik.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menganggap tes renang tidak adil.

“Itu tidak usah lagi, kenapa renang kenapa? jadi nomor tiga kenapa? karena apa? kita enggak fair juga ada orang yang enggak pernah renang, nanti enggak fair, sudahlah,” kata Andika.

Andika juga menganggap, mekanisme penerimaan prajurit juga tak perlu lagi menerapkan tes akademik.

Baca juga: Panglima Andika soal Keturunan PKI Ikut Seleksi TNI: Saya Patuh Peraturan Perundangan

Menurutnya, dalam bidang akademik, panitia seleksi cukup mengambil nilai akademik dari ijazah peserta.

“Menurut saya, tes akademik ini sudah ambil saja IPK, terus transkripnya, karena bagi saya yang lebih penting yaitu tadi ijazahnya saja, ijazah SMA itu lah akademik mereka,” jelas Andika.

“Enggak usah lagi ada tes akademik, tes akademik ya tadi, ijazahnya tadi, kalau ada ujian nasional udah itu lebih akurat lagi, itu lah dia,” sambung dia.

Adapun kebijakan ini berlaku dalam proses seleksi di tingkat daerah hingga pusat.

Baca juga: Keturunan PKI Dibolehkan Ikut Seleksi TNI, Jenderal Andika: Yang Dilarang PKI dan Komunisme

Selain itu, Andika juga memerintahkan panitia seleksi untuk segera memperbaiki mekanisme penerimaan prajurit.

“Jadi yang saya suruh perbaiki, perbaiki, tidak usah ada paparan lagi karena sangat sedikit. Tapi setelah diperbaiki itu yang berlaku. Jadi yang PR harus membuat Perpang (Peraturan Panglima TNI) segala macam, segera dibuat,” imbuh dia.

Tak masalah

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi tak mempersoalkan dengan kebijakan Andika yang memperbolehkan keturunan PKI ikut seleksi prajurit TNI.

“Bila soal keturunan PKI bisa mendaftar, saya rasa tidak masalah, kan belum tentu diterima," kata Bobby.

Menurut dia, ada sejumlah tahapan seleksi yang harus dilalui oleh calon prajurit TNI. Salah satunya tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Selama tetap ada tes wawasan kebangsaan dan memastikan tidak terpapar pemikiran Leninisme, Komunisme dan Marxisme yang merupakan ajaran terlarang berdasar TAP MPRS Nomor 25/1966," jelasnya.

Baca juga: Selain Keturunan PKI, Tes Renang-Akademik Juga Dihapus dari Seleksi Prajurit TNI

Meski begitu, Bobby justru menyoroti ihwal dihapusnya tes renang.

Pasalnya, hal itu justru berpotensi menambah pengeluaran negara untuk membiayai pelatih renang ketika calon prajurit resmi bergabung dalam bagian angkatan bersenjata.

"Karena prajurit kan harus siap perang di segala medan, dan keahlian renang bukan soal pemerataan kesempatan, tapi soal kemampuan fisik dasar prajurit, yang akan menambah biaya pelatihan dan tambahan waktu," tutur Bobby.

Langkah progresif

Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai keputusan Andika yang memperbolehkan keturunan PKI daftar tentara sebagai langkah progresif.

Menurut Fahmi, langkah Andika juga sebagai upaya dalam memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

“Sejak reformasi, salah satu concern kita adalah soal penghormatan terhadap HAM. Negara ini memang punya keputusan politik yang melarang ajaran komunisme. Tapi mestinya tidak boleh diterapkan secara membabi buta,” katanya.

Baca juga: Tak Persoalkan Keturunan PKI Boleh Ikut Seleksi TNI, Anggota DPR: Kan Belum Tentu Diterima

Fahmi mengatakan, selama ini TNI masih memberlakukan ketentuan "bersih diri" dan "bersih lingkungan" sebagai syarat menjadi prajurit.

Menurutnya, pembatasan terhadap anak cucu atau pun simpatisan PKI untuk turut serta bergabung menjadi prajurit TNI merupakan keputusan diskriminatif.

Sementara itu, peneliti senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis menyebutkan, keputusan Andika tersebut tak perlu dikhawatirkan.

Sebab, Beni mengatakan, keturunan PKI saat ini umumnya sudah memasuki generasi ketiga.

Menurutnya, kondisi tersebut memungkinkan mereka sudah memiliki pandangan yang berbeda dengan para pendahulunya.

“Generasi sekarang lebih melihat hal-hal praktis dalam kehidupan dan dapat memenuhi aspirasi-aspirasi pribadi dibandingkan urusan politik masa lalu dan masa kini. Jadi saya sih enggak khawatir dengan diperbolehkan mereka menjadi calon anggota TNI,” terang Beni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Nasional
Anies-AHY Duduk Sebelahan Nonton Konser Dewa 19 di JIS

Anies-AHY Duduk Sebelahan Nonton Konser Dewa 19 di JIS

Nasional
Wapres Ingatkan Anggaran Kemiskinan Harus Tepat Sasaran, Jangan Habis untuk Rapat

Wapres Ingatkan Anggaran Kemiskinan Harus Tepat Sasaran, Jangan Habis untuk Rapat

Nasional
Terungkapnya Kasus Judi dan Pornografi 'Bling2': Bermula dari Kasus Asusila Sejumlah Anak dengan Perputaran Uang Triliunan

Terungkapnya Kasus Judi dan Pornografi "Bling2": Bermula dari Kasus Asusila Sejumlah Anak dengan Perputaran Uang Triliunan

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Tercapai

Nasional
Saat Surat Lukas Enembe untuk Tagih Janji Firli Bahuri Kandas...

Saat Surat Lukas Enembe untuk Tagih Janji Firli Bahuri Kandas...

Nasional
Simsalabim Isi Putusan MK Diubah, Hakimnya Dilaporkan ke Polisi...

Simsalabim Isi Putusan MK Diubah, Hakimnya Dilaporkan ke Polisi...

Nasional
Memudarnya Upaya Konsolidasi Demokrasi dan Semangat Antikorupsi

Memudarnya Upaya Konsolidasi Demokrasi dan Semangat Antikorupsi

Nasional
IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

Nasional
KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Nasional
KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

Nasional
Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Nasional
IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

Nasional
Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.