Kompas.com - 31/03/2022, 11:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, alasan mencabut larangan bagi keturunan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dari persyaratan seleksi penerimaan prajurit karena dia mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundangan, ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum,” kata Andika dalam rapat koordinasi penerimaan prajurit TNI seperti dikutip dari kanal YouTube miliknya, Kamis (31/3/2022).

Andika awalnya mempertanyakan dasar hukum penolakan bagi keturunan PKI dilarang mengikuti seleksi prajurit TNI. Kemudian seorang panitia seleksi yang merupakan perwira berpangkat kolonel membeberkan dasar hukum penolakan itu adalah Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor 25 Tahun 1966.

Jenderal Andika kemudian memerintahkan sang kolonel tersebut untuk menyebutkan dasar hukum ketentuan itu.

"Oke, sebutkan apa yang dilarang TAP MPRS," kata Andika.

Baca juga: Panglima Andika Perbolehkan Keturunan PKI Ikut Seleksi Prajurit TNI

"Siap, yang dilarang TAP MPRS Nomor 25 (tahun 1966). Satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun ‘65," jawab sang kolonel.

Setelah mendengar penjelasan dari sang kolonel, Andika kemudian memerintahkan anak buahnya memeriksa isi TAP MPRS guna menemukan dasar hukum yang jelas mengenai larangan keturunan anggota atau simpatisan PKI dilarang mengikuti seleksi prajurit TNI.

Andika lantas menjelaskan kepada seluruh panitia seleksi penerimaan prajurit TNI mengenai TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

"Yang lain saya kasih tahu ini, TAP MPRS Nomor 25 tahun 66, satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang itu isinya,” terang Andika.

“Ini adalah dasar hukum, ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI, kedua adalah ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa?, Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?," ujar Andika.

Baca juga: Keturunan PKI Dibolehkan Ikut Seleksi TNI, Jenderal Andika: yang Dilarang PKI dan Komunisme

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

Nasional
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Kenakan Rompi Oranye KPK, Tangan Diborgol

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Kenakan Rompi Oranye KPK, Tangan Diborgol

Nasional
Tegaskan Tak Ada Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Kabareskrim: Brigadir J Berada di Luar Rumah

Tegaskan Tak Ada Pelecehan Istri Ferdy Sambo, Kabareskrim: Brigadir J Berada di Luar Rumah

Nasional
Laporan Pelecehan Istri Sambo Dianggap Halangi Penyidikan Pembunuhan Brigadir J

Laporan Pelecehan Istri Sambo Dianggap Halangi Penyidikan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Laporan Polisi Terkait Percobaan Pembunuhan Bharada E Juga Dihentikan

Laporan Polisi Terkait Percobaan Pembunuhan Bharada E Juga Dihentikan

Nasional
Bersedia Jadi Capres untuk Ketiga Kalinya, Prabowo: Saya Siap Terus Berjuang...

Bersedia Jadi Capres untuk Ketiga Kalinya, Prabowo: Saya Siap Terus Berjuang...

Nasional
Kasus Pelecehan Terhadap Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Polisi: Tak Ditemukan Pidana

Kasus Pelecehan Terhadap Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Polisi: Tak Ditemukan Pidana

Nasional
Prabowo Umumkan Maju di Pilpres 2024 sebagai Capres

Prabowo Umumkan Maju di Pilpres 2024 sebagai Capres

Nasional
Komnas HAM: Ada Komunikasi Sambo dan Istri yang Pengerauhi Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM: Ada Komunikasi Sambo dan Istri yang Pengerauhi Pembunuhan Brigadir J

Nasional
KPK Tahan Eks Pejabat Kemenkeu Terkait Suap Pengurusan DID dan DAK

KPK Tahan Eks Pejabat Kemenkeu Terkait Suap Pengurusan DID dan DAK

Nasional
Temui Jokowi, Bamsoet Singgung PPHN untuk Jamin IKN Berlanjut

Temui Jokowi, Bamsoet Singgung PPHN untuk Jamin IKN Berlanjut

Nasional
Kejagung Terima SPDP Ferdy Sambo-Bharada E, Kasus Pembunuhan Berencana

Kejagung Terima SPDP Ferdy Sambo-Bharada E, Kasus Pembunuhan Berencana

Nasional
Ferdy Sambo Minta Maaf ke Masyarakat karena Rekayasa Kematian Brigadir J

Ferdy Sambo Minta Maaf ke Masyarakat karena Rekayasa Kematian Brigadir J

Nasional
Tiap Jemaah Berhak Dapat Satu Galon Air Zam-zam Isi 5 Liter

Tiap Jemaah Berhak Dapat Satu Galon Air Zam-zam Isi 5 Liter

Nasional
Komnas HAM: Ferdy Sambo Akui Jadi Aktor Utama Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM: Ferdy Sambo Akui Jadi Aktor Utama Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.