Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Minta Kepala Otorita Hati-hati Bicara Urun Dana IKN

Kompas.com - 29/03/2022, 14:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengkritik pernyataan Kepala Otorita Bambang Susantono yang menyinggung soal crowdfunding atau urun dana dari masyarakat sebagai alternatif pembiayaan IKN.

Menurut Guspardi, pernyataan itu semestinya tidak dikeluarkan oleh Bambang. Dia menilai, Bambang seharusnya memikirkan respons masyarakat sebelum mengeluarkan pernyataan seperti urun dana.

"Pak Bambang, menyampaikan sesuatu itu harus berpikir lebih jernih, lebih hati-hati terhadap sesuatu yang akan menimbulkan dampak yang kurang bagus terhadap bangsa dan negara," kata Guspardi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Warga Diminta Urun Dana, Demokrat Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Bangun IKN

Guspardi menilai, respons masyarakat terhadap pernyataan Bambang justru akan negatif.

Sebab, masyarakat saat ini tengah dalam kondisi sulit perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

Maka, seharusnya Bambang memikirkan kondisi masyarakat, sebelum melontarkan pernyataan yang berpotensi polemik.

"Oleh karena itu, apakah pas untuk mengimbau masyarakat untuk urun dalam mengeluarkan koceknya untuk pembangunan IKN," jelasnya.

"Pasti masyarakat lebih mementingkan pribadinya, kebutuhan kesehariannya, dan lain sebagainya. Ketimbang hal-hal yang disampaikan oleh kepala otorita ini," sambung dia.

Lebih jauh, pernyataan crowdfunding itu justru akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat pada pemerintah.

Terlebih lagi, adanya imbauan masyarakat untuk urun dana mencerminkan pemerintah belum siap akan pembangunan IKN.

Padahal, Guspardi mengingat bahwa pemerintah telah mengeklaim memiliki pendanaan yang cukup untuk membangun IKN.

"Ini kan akan terbentuk persepsi masyarakat kenapa dengan adanya imbauan daripada Pak Bambang yang dia adalah orang nomor satu untuk lakukan pembangunan, belum pemindahan," ucapnya.

"Itu tentu timbul persepsi rupanya negara pemerintah belum siap membangun IKN itu. Sehingga kita ngemis, meminta rakyat untuk secara bersama membangun, mengeluarkan kocek sakunya dalam rangka membangun IKN," imbuh Guspardi.

Baca juga: Jubir: Crowdfunding Bukan Satu-satunya Prioritas Pembiayaan Pembangunan IKN Non-APBN

Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dalam wawancara dengan Harian Kompas, Sabtu (19/3/2022), menyebut sumber dana pembangunan IKN bisa dari mana saja, termasuk crowdfunding.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah meminta pembangunan IKN Nusantara bisa fleksibel dan lincah untuk mendapatkan skema pendanaan.

Pasalnya, porsi pembangunan IKN dengan menggunakan pembiayaan APBN hanya berkisar 20 persen dari total anggaran pembangunan sebesar Rp 466 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapapun yang Datang

Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapapun yang Datang

Nasional
Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Nasional
INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com