Kompas.com - 29/03/2022, 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan menolak gugatan yang diajukan oleh dosen senior di Departemen Matematika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Sri Mardiyati.

Sri mengajukan gugatan Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ke MK, yang tercatat dengan perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021. Dia menggugat karena pengajuan untuk mendapatkan gelar guru besar ditolak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Mengadili. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Dalam bagian konklusi perkara, Hakim Anwar menyatakan pada poin 4.3 bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Pembacaan amar putusan perkara itu dibacakan oleh melalui permusyawaratan delapan hakim, yakni Anwar Usman, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.

Baca juga: Ajukan Gugatan ke MK, Dosen UI: Bukan Urusan Gelar Guru Besar, tapi Bicara Kebenaran dan Keadilan

Dalam pertimbangan perkara, Hakim Enny Nurbaningsih mengatakan, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14/2005 mengenai keadilan, kepastian hukum, perlindungan atas pekerjaan dan pengembangan diri dalam suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

"Sehingga dengan demikian permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Enny.

"Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," lanjut Hakim Enny.

Baca juga: Ditolak Kemendikbud Jadi Guru Besar, Dosen Matematika UI Gugat UU Guru dan Dosen

Dalam pertimbangan selanjutnya Hakim Enny mengatakan, untuk menghindari kemungkinan adanya perbedaan penilaian antara perguruan tinggi dan kementerian, perlu diintegrasikan tim penilai antara tim penilai perguruan tinggi dan tim penilai kementerian.

"Di samping itu untuk tetap mempertahankan kualitas dosen yang dapat diangkat sebagai guru besar atau profesor, pengintegrasian demikian juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tahapan atau proses pengusulan," ujar Hakim Enny.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1 dan 2 di Jawa-Bali

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1 dan 2 di Jawa-Bali

Nasional
Lokasi Seleksi Calon Taruna AAL Bakal Dipindah dari Malang ke Surabaya

Lokasi Seleksi Calon Taruna AAL Bakal Dipindah dari Malang ke Surabaya

Nasional
Masuk Bursa Calon Menpan-RB, Hasto Kristiyanto Pilih Fokus sebagai Sekjen PDI-P

Masuk Bursa Calon Menpan-RB, Hasto Kristiyanto Pilih Fokus sebagai Sekjen PDI-P

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-76 di Akpol Semarang

Jokowi Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-76 di Akpol Semarang

Nasional
Puan Bersafari Konsolidasikan PDI-P dan Potensi Regenerasi Kepemimpinan

Puan Bersafari Konsolidasikan PDI-P dan Potensi Regenerasi Kepemimpinan

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang Disidang Etik Lagi...

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang Disidang Etik Lagi...

Nasional
PPKM Diperpanjang 5 Juli-1 Agustus 2022, Jabodetabek Naik Level 2

PPKM Diperpanjang 5 Juli-1 Agustus 2022, Jabodetabek Naik Level 2

Nasional
Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Nasional
Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Nasional
Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

Nasional
Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Nasional
Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Nasional
Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.