Deretan Alasan Cak Imin soal Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sampai saat ini masih membahas wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Padahal, kalangan akademisi sampai aktivis bahkan termasuk partai-partai politik lain yang tergabung dalam koalisi pemerintah menyatakan menolak usulan itu.

Muhaimin juga beberapa kali melontarkan pernyataan terkait isu itu. Dia mengatakan, setelah melempar wacana menunda pemilu ke publik, ia akan berkomunikasi dengan partai-partai politik.

Setelah berkomunikasi dengan partai-partai politik, kata Cak Imin, barulah ide menunda pemilu akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengeklaim mempunyai 100 juta data digital (big data) sebagai landasan untuk pertimbangan menunda pemilu. Akan tetapi, sampai saat ini data yang dimaksud tak kunjung diungkap meski sudah diminta oleh sejumlah praktisi bidang teknologi informasi dan kalangan peneliti politik.

Baca juga: PDI-P Tolak Pemilu Diundur, Muhaimin: Saya Menunggu Dipanggil Bu Mega

1. Klaim big data

Muhaimin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda satu hingga dua tahun. Klaim tersebut, kata Muhaimin, mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial.

Menurut dia, dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya pada 26 Februari 2022 lalu.

Baca juga: Muhaimin Klaim Banyak Pihak Setuju Pemilu 2024 Ditunda

"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tambah Cak Imin.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.

"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," ucap Cak Imin.

2. Hanya usul

Muhaimin kembali melontarkan pernyataan ketika usulannya tentang penundaan pemilu menuai perdebatan.

"Yah, terserah saja. Namanya juga usul," katanya di Universitas Indonesia Timur, Makassar, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Drone Emprit Ragukan Klaim Muhaimin soal Banyak Pihak Setuju Penundaan Pemilu

Ia pun menyampaikan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 akan ditentukan kemudian oleh para elite politik. Keputusan, lanjutnya, akan diambil oleh para ketua umum partai politik hingga Presiden RI Joko Widodo.

"Ini usulan saya, tentu saya hanya bisa mengusulkan," kata Cak Imin.

"Soal nanti bagaimananya, semua kembali kepada ketua umum partai, nanti yang akan ditentukan dan dibahas oleh para ketua umum dan juga oleh, tentu, penentunya Bapak Presiden," ujar Muhaimin.

3. Bantah "disetir" Istana

Muhaimin membantah soal kabar ada keterlibatan atau arahan dari Istana atau pemerintah terkait usulan penundaan pemilu yang dia sampaikan.

"Belum. Kita (berkomunikasi) dengan para ketua umum (partai politik) dulu, baru nanti setelah ketua-ketua umum bagus, kita (komunikasi) ke Istana," ujar Muhaimin pada Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Dengar Masukan Berbagai Pihak, Gus Muhaimin Usul Pemilu 2024 Ditunda

Selain alasan merujuk pada data digital, Muhaimin menyatakan ada alasan ekonomi di balik usul penundaan Pemilu 2024.

"Enggak ada (arahan dari pemerintah). Karena momentum ekonominya tidak boleh hilang gara-gara konflik, kompetisi, stagnasi politik," ucap Muhaimin.

4. Klaim gagasan pribadi

Muhaimin juga mengeklaim wacana penundaan pemilu 2024 murni gagasannya. Dia membantah anggapan pemikiran itu berasal dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ide saya, pure dari saya, enggak ada (dorongan)" kata Muhaimin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Meski sama-sama menggunakan big data sebagai justifikasi untuk menunda pemilu, Cak Imin mengaku data yang dimilikinya berbeda dengan yang dipunyai Luhut.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, Cak Imin Sebut Big Data Miliknya Beda dengan Punya Luhut

"Beda, dia 110 juta, saya 100 juta," kata wakil ketua DPR tersebut.

Cak Imin pun menjawab santai saat dimintai tanggapan mengenai sikap banyak pihak yang mempersoalkan big data miliknya.

"Ya nanti kita diskusi, kita undang pihak-pihak supaya kita baca bareng," kata Cak Imin.

5. Ingin temui Megawati

Muhaimin juga menyampaikan dia berencana menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, untuk membahas wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Namun, Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin itu masih merahasiakan kapan pertemuan dengan Megawati itu akan berlangsung.

"Rahasialah hahaha.... Nanti kalau sudah ada tanda-tanda, nanti saya kasih tahu. Untuk sementara ya rahasia dulu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Megawati Disebut Perintahkan Kader PDI-P Tak Komentari Isu Penundaan Pemilu 2024

Dia juga belum mau mengungkapkan terkait sikap-sikap partai koalisi terhadap wacana penundaan pemilu itu. Menurut Muhaimin, sikap-sikap ketua umum partai koalisi pemerintah belum terungkap atau masih rahasia.

"Belum ada yang perlu disampaikan. Semuanya masih serba rahasia ya. Serba tertutup. Nanti kalau ada yang baru, nanti disampaikan," ujar Muhaimin.

Cak Imin menyatakan akan terus melakukan komunikasi dengan partai politik lain tentang wacana penundaan pemilu itu, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, hal itu akan berkaitan dengan wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Pasti, kita terus komunikasi dengan partai-partai, pasti," ucap Muhaimin.