Sekjen PDI-P: Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan, Aturan Mainnya Harus Disepakati

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta semua pihak, termasuk menteri-menteri kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk tidak menyuarakan pernyataan yang berbeda terkait kesepakatan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa jadwal pemungutan suara pemilu sudah ditetapkan bersama, yaitu 14 Februari 2024.

"Kalau pemilu sudah dicanangkan pada 14 Februari 2024, ya itu aturan main yang harus disepakati," kata Hasto ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/3/2022) malam.

Hasto mengungkit ajang perlombaan olahraga di mana memiliki ketentuan atau aturan main yang harus disepakati antara penyelenggara dan peserta.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketum PBNU: Harus Realistis dan Rasional

Dikaitkan dengan aturan main di olahraga, imbuh Hasto, politik pun juga memiliki kesepakatan yang sama.

Dia mencontohkan misalnya lomba lari di mana semua peserta dan penyelenggara sepakat, perlombaan baru dimulai ketika wasit mengangkat bendera atau selesai memberikan aba-aba berupa hitung mundur angka.

"Kalau di maraton ini ada pelari terlebih dahulu 20 menit sebelumnya, yang lain belakangan. Kemudian kita tidak bisa menentukan juara, karena tidak ada aturan kapan start, finish-nya. Itu kan jadi berantakan," jelasnya.

"Maka start dan finish dalam dunia politik khususnya melalui pemilu itu harus disepakati bersama," sambung dia.

Baca juga: Ketum PAN: Penundaan Pemilu Urusan Parpol, Jangan Menyalahkan Presiden

Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung menteri-menteri yang berbicara dan justru mendukung pemilu ditunda.

Menurutnya, semestinya menteri-menteri itu tidak menunjukkan sikap yang berbeda terkait kesepakatan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Padahal, lanjut Hasto, rakyat justru menginginkan adanya pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali di mana semestinya digelar pada 2024.

"Sehingga elite politik tidak boleh menunjukan sikap yang justru berbeda dengan disiplin rakyat yang memang menginginkan adanya meknisme demokrasi selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam konstitusi itu," pungkasnya.

Diketahui bersama, beberapa waktu belakangan sejumlah elite politik dari menteri dan pimpinan partai politik menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Gerindra Sumbar: Prabowo Capres, Andre Rosiade Cagub Sumbar

Salah satu menteri itu ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyinggung analisis big data terkait wacana penundaan pemilu.

Luhut mengeklaim bahwa big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda benar adanya.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

Meski begitu, Luhut mengaku enggan membuka data tersebut ke publik.