Ketum PAN: Penundaan Pemilu Urusan Parpol, Jangan Menyalahkan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan, wacana penundaan pemilu dibahas di ranah partai politik.

Menurutnya, kurang tepat bila isu penundaan pemilu disasarkan kepada presiden Joko Widodo.

“Gini ya, perbincangan soal penundaan pemilu itu urusan partai-partai, makanya jangan nyalahin presiden dong,” ujar Zulkifli ditemui di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu, (27/3/2022).

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, Cak Imin Sebut Big Data Miliknya Beda dengan Punya Luhut

“Ini nyalahin presiden, ini Pak Jokowi diserang, enggak, ini bukan urusan Pak Jokowi, ini saya bukan ngebela loh, tapi emang betul,” ucapnya melanjutkan.

Zulkifli menjelaskan, penundaan pemilu merupakan perbincangan yang diusulkan oleh PAN, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wacana penundaan itu, ujar dia, juga tidak bisa terealisasi jika partai-partai lainnya tidak menyetujui rencana tersebut.

“Nah bincang-bincang ini yang baru setuju, saya (PAN), Golkar, dan PKB. Nasdem, PDI-P yang lain engga bisa, ya engga bisa dong,” jelas Zulkifli

“Kalau tiga saja engga bisa. Kan harus 3/4. Kan ada syaratnya toh. Kalau cuma saya (PAN), PKB, Golkar enggak cukup,” tuturnya.

Untuk diketahui. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mulanya mengomentari isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden pada 2021 lalu.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar lantas mengusulkan gagasan tentang penundaan pemilu 2024.

Baca juga: Cak Imin Berencana Bertemu Megawati Bahas Penundaan Pemilu

Tidak lama kemudian Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan hal yang sama.

Selain alasan pemulihan ekonomi, Muhaimin mengatakan banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut klaim Muhaimin soal analisis big data perbincangan di media sosial, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.