Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Kementerian dan Nama Menterinya di Indonesia 2022

Kompas.com - 25/03/2022, 02:00 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela

Editor

KOMPAS.com - Sejak tahun 2019, kabinet pemerintahan yang berjalan adalah kabinet Indonesia Maju.

Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kabinet ini terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 oktober 2019.

Pada 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pergantian sejumlah menteri dengan memperkenalkan enam nama baru dalam kabinet.

Pada 28 April 2021, Presiden dan Wakil Presiden kembali merombak kabinet.

Baca juga: Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Berikut daftar kementerian di Indonesia beserta nama menterinya dalam kabinet Indonesia Maju:

Kementerian Koordinator

Nama Kementerian Nama Menteri

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Mohammad Mahfud MD

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga Hartarto
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Luhut Binsar Pandjaitan

Kementerian Bidang

Nama Kementerian

Nama Menteri

Kementerian Sekretariat Negara

Pratikno

Kementerian Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian

Kementerian Luar Negeri

Retno Lestari Priansari Marsudi

Kementerian Pertahanan

Prabowo Subianto

Kementerian Agama

Yaqut Cholil Qoumas

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna Hamonangan Laoly

Kementerian Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nadiem Anwar Makarim

Kementerian Kesehatan

Budi Gunadi Sadikin

Kementerian Ketenagakerjaan

Ida Fauziyah

Kementerian Perindustrian

Agus Gumiwang Kartasasmita

Kementerian Perdagangan

Zulkifli Hasan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mochamad Basuki Hadimuljono

Kementerian Perhubungan

Budi Karya Sumadi

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Johnny Gerard Plate

Kementerian Pertanian

Syahrul Yasin Limpo

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Siti Nurbaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Abdul Halim Iskandar

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Hadi Tjahjanto

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Suharso Monoarfa

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Erick Tohir

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Teten Masduki

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sandiaga Salahuddin Uno

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Kementerian Investasi

Bahlil Lahadalia

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Zainudin Amali

Kementerian Sosial

Tri Rismaharini

 

Referensi

  • Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com