Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Indonesia Telah Amankan 553 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Kompas.com - 23/03/2022, 17:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyatakan, stok vaksin di Indonesia sudah cukup banyak sehingga pemerintah kini terpaksa menolak tawaran vaksin dari sejumlah negara.

Budi menyebutkan, hingga kini pemerintah telah mengamankan 553 juta dosis vaksin yang menurut dia cukup untuk vaksinasi dosis satu dan dua bagi 234 juta orang dan vaksinasi booster bagi 181 juta orang.

"Sampai sekarang 553 juta dosis sudah secure, kita malah menolak-nolak vaksin, masih ada sekitar 50 juta dosis lagi yang ditawarkan ke kami tapi kami masih tahan karena stok yang ada kami masih cukup banyak," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Komisi IX DPR: Perpanjangan Masa Kedaluwarsa Tak Pengaruhi Keamanan Vaksin Covid-19

Budi mengemukakan, total kebutuhan vaksin di Indonesia memang sebanyak 610 juta dosis, tetapi menurutnya tidak satu negara pun yang tingkat vaksinasinya bisa mencapai 100 persen kecuali populasi negara tersebut hanya mencapai 1 juta orang.

"Jadi kita memang tidak mau berlebihan juga membelinya sehingga kita jaga yang ada sekarang adalah sekitar 553 juta," ujar Budi.

Sebanyak 553 juta dosis tersebut terdiri dari 359 juta dosis vaksin yang dibeli pemerintah dan sekitar 193 juta dosis yang diperoleh lewat mekanisme hibah, baik melalui World Health Organization (WHO) maupun bilateral antarnegara.

Budi memperkirakan, pemerintah tidak lagi melakukan pengadaan vaksin Covid-19 pada tahun ini karena jumlah vaksin hibah masih berlimpah.

Anggaran vaksinasi yang ada di Kementerian Kesehatan saat ini akan digunakan untuk membayar kontrak yang sudah diteken pada tahun lalu serta perlengkapan dan distribusi vaksin.

"Jadi sekarang tahun ini kita kelihatannya tidak akan melakukan pengadaan baru kecuali menyesuaikan kontrak yang ada," ujar Budi.

Ia menambahkan, karena stok vaksin yang masih banyak, pemerintah juga sempat meminta pengiriman vaksin Pfizer diundur karena pemerintah sudah punya stok vaksin Pfizer dalam jumlah besar yang sudah mendekati tanggal kedaluwarsa.

"Kami minta delivery-nya agak diundur untuk bisa mengatur pace laju suntikan vaksinasi kita agar sesuai dengan kebutuhan," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com