Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Masyarakat Tak Boleh Jadi Korban Ketidakpastian Kondisi Global

Kompas.com - 22/03/2022, 11:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian kondisi global saat ini.

Dia mengingatkan, berbagai perkembangan dunia seperti krisis ekonomi, inflasi hingga dampak perang Rusia-Ukraina harus disikapi secara hati-hati.

"Yang jelas, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian global ini," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan pada CNBC Economic Outlook 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (22/3/2022).

Jokowi lantas menjelaskan, pandemi Covid-19 yang belum selesai menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat.

Baca juga: Jokowi: Pandemi Covid-19 Sudah 2 Tahun Ternyata Belum Selesai...

Selain itu, saat ini perekonomian dunia masih belum pulih total.

Bahkan kelangkaan energi, kelangkaan pangan, kelangkaan kontainer, serta inflasi yang tinggi terjadi di banyak negara di belahan dunia.

Jokowi menuturkan, sementara dunia mulai bangkit memulihkan perekonomian terjadi perang antara Ukraina dan Rusia pada Februari 2022.

"Bulan lalu, Februari, terjadi perang, perang yang membuat pusing semua negara. Ini akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketegangan politik dunia," katanya.

Pasalnya, dampak perang memicu kenaikan harga sejumlah komoditas barang.

Contohnya, harga minyak yang naik, harga gas naik, harga bahan baku pupuk naik, dan harga gandum juga naik.

"Inflasi tentu saja juga semakin meningkat. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tantangan-tantangan ini harus kita sikapi dengan sangat hati-hati," tegas presiden.

"Dibutuhkan kerja sama, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Dibutuhkan kebijakan yang, yang cepat dan tepat serta implementasi yang efektif," tambahnya.

Oleh karenanya, Jokowi menekankan agar investasi yang menciptakan lapangan kerja harus terus ditingkatkan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus terus diupayakan.

Di sisi lain, presiden mengungkapkan Indonesia memiliki fondasi yang semakin baik saat mengawali 2022.

"Pertama, kita termasuk negara yang berhasil dalam menangani pandemi. Kasus penyebaran Covid-19 cukup bisa kita kendalikan," tutur Jokowi.

"Perekonomian kita sepanjang tahun 2020-2021 juga terus bergerak, tidak pernah berhenti. Salah satunya karena kita tidak pernah lockdown. Dan ini mempermudah untuk akselerasi perekonomian di tahun 2022," jelasnya.

Yang kedua, Indonesia telah memulai reformasi struktural yakni dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja dan dilakukannya penyederhanaan birokrasi untuk investasi.

Menurut Jokowi keduanya merupakan fondasi besar yang hasilnya mulai dapat dinikmati pada 2022.

Ketiga, langkah-langkah hilirisasi juga sudah berlangsung besar-besaran di pada 2021. Ekspor bahan baku dihentikan dan pemerintah mendorong untuk hilirisasi di dalam negeri.

"Tahap demi tahap hilirisasi akan semakin tinggi, akan semakin meningkat, dan akan terus ini menggerakkan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Perang Rusia-Ukraina Bikin Pusing Semua Negara

Keempat, fondasi ekonomi digital sebagai basis ekonomi baru juga sudah cukup kuat sejak tahun lalu.

Antara lain karena sudah ada decacorn dan unicorn di dalam negeri yang jumlahnya terus bertambah.

"Hal ini sebagai bukti bahwa infrastruktur digital semakin meluas dan ekosistem digital juga semakin kondusif," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com