Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Kecerobohan Komunikasi Politik Megawati dalam Polemik Minyak Goreng | Duduk Perkara Kebohongan Danki

Kompas.com - 22/03/2022, 06:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang komunikasi politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam polemik minyak goreng menjadi pemberitaan yang ramai dibaca di Kompas.com pada Senin (21/3/2022).

Selain itu, berita tentang duduk perkara kebohongan anak buah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa atas gugurnya 3 prajurit TNI di Papua juga banyak menarik minat pembaca.

Kemudian, artikel soal anggota Komisi III DPR RI yang meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencabut laporannya terkait dugaan pencemaran nama baik juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Membaca Kecerobohan Komunikasi Politik Megawati dalam Polemik Minyak Goreng

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai bahwa komunikasi politik Megawati dalam polemik minyak goreng cenderung ceroboh.

Tak heran jika rakyat merasa tersakiti atas pernyataan Mega, sebab masyarakat di berbagai daerah berbulan-bulan dalam kondisi sulit akibat langka dan mahalnya harga minyak.

“Komunikasi politik Bu Mega ini agak ceroboh karena pertama kondisi masyarakat sedang susah," kata Kunto kepada Kompas.com, Minggu (20/3/2022).

Namun, di sisi lain, Kunto memandang bahwa Mega tengah berupaya mengalihkan sejenak perhatian publik dari pokok persoalan minyak goreng yang mahal dan langka.

Megawati, menurut Kunto, sementara menggantikan posisi Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebagai sasaran tembak publik ihwal minyak goreng.

Selengkapnya baca: Membaca Kecerobohan Komunikasi Politik Megawati dalam Polemik Minyak Goreng

2. Duduk Perkara Kebohongan Danki atas Gugurnya 3 Prajurit di Papua yang Bikin Panglima TNI Geram

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merasa geram karena telah dibohongi anak buahnya terkait penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Pos Ramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1/2022).

Kebohongan itu diketahui ketika ditemukan adanya kejanggalan mengenai kronologi penyerangan yang menewaskan tiga prajurit TNI tersebut.

“Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan, yang terjadi sebenarnya disembunyikan oleh si danki (komandan kompi) dari komandan batalion,” kata Andika, dikutip dari kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Minggu (20/3/2022).

Selengkapnya baca: Duduk Perkara Kebohongan Danki atas Gugurnya 3 Prajurit di Papua yang Bikin Panglima TNI Geram

3. Khawatir Jadi Kasus Penguasa Vs Rakyat, Anggota DPR Minta Luhut Cabut Laporan Kasus Fatia-Haris

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mencabut laporan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Koordinator Kontras Fatia Maulidiayati dan mantan Koordinator Kontras Haris Azhar.

Menurut dia, laporan ini berpotensi dipandang publik bahwa ada perseteruan dan perlawanan dari penguasa, yakni pejabat pemerintah dengan masyarakat.

“Meskipun dalihnya ini adalah persoalan personal, namun sulit dihindari persepsi publik bahwa kasus ini menjadi kasus penguasa versus rakyat yang sedang memperjuangkan hak rakyat atas informasi," kata Taufik dalam keterangannya, Senin (21/3/2022).

Pria yang akrab disapa Tobas itu mengatakan, tentu akan lebih bijak apabila Luhut sebagai pelapor kasus bersedia mencabut laporannya.

Selengkapnya baca: Khawatir Jadi Kasus Penguasa Vs Rakyat, Anggota DPR Minta Luhut Cabut Laporan Kasus Fatia-Haris

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com