Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Kecerobohan Komunikasi Politik Megawati dalam Polemik Minyak Goreng | Duduk Perkara Kebohongan Danki

Kompas.com - 22/03/2022, 06:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel tentang komunikasi politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam polemik minyak goreng menjadi pemberitaan yang ramai dibaca di Kompas.com pada Senin (21/3/2022).

Selain itu, berita tentang duduk perkara kebohongan anak buah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa atas gugurnya 3 prajurit TNI di Papua juga banyak menarik minat pembaca.

Kemudian, artikel soal anggota Komisi III DPR RI yang meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencabut laporannya terkait dugaan pencemaran nama baik juga menjadi terpopuler.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Membaca Kecerobohan Komunikasi Politik Megawati dalam Polemik Minyak Goreng

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai bahwa komunikasi politik Megawati dalam polemik minyak goreng cenderung ceroboh.

Tak heran jika rakyat merasa tersakiti atas pernyataan Mega, sebab masyarakat di berbagai daerah berbulan-bulan dalam kondisi sulit akibat langka dan mahalnya harga minyak.

“Komunikasi politik Bu Mega ini agak ceroboh karena pertama kondisi masyarakat sedang susah," kata Kunto kepada Kompas.com, Minggu (20/3/2022).

Namun, di sisi lain, Kunto memandang bahwa Mega tengah berupaya mengalihkan sejenak perhatian publik dari pokok persoalan minyak goreng yang mahal dan langka.

Megawati, menurut Kunto, sementara menggantikan posisi Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebagai sasaran tembak publik ihwal minyak goreng.

Selengkapnya baca: Membaca Kecerobohan Komunikasi Politik Megawati dalam Polemik Minyak Goreng

2. Duduk Perkara Kebohongan Danki atas Gugurnya 3 Prajurit di Papua yang Bikin Panglima TNI Geram

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merasa geram karena telah dibohongi anak buahnya terkait penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Pos Ramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1/2022).

Kebohongan itu diketahui ketika ditemukan adanya kejanggalan mengenai kronologi penyerangan yang menewaskan tiga prajurit TNI tersebut.

“Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan, yang terjadi sebenarnya disembunyikan oleh si danki (komandan kompi) dari komandan batalion,” kata Andika, dikutip dari kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Minggu (20/3/2022).

Selengkapnya baca: Duduk Perkara Kebohongan Danki atas Gugurnya 3 Prajurit di Papua yang Bikin Panglima TNI Geram

3. Khawatir Jadi Kasus Penguasa Vs Rakyat, Anggota DPR Minta Luhut Cabut Laporan Kasus Fatia-Haris

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Taufik Basari meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mencabut laporan kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Koordinator Kontras Fatia Maulidiayati dan mantan Koordinator Kontras Haris Azhar.

Menurut dia, laporan ini berpotensi dipandang publik bahwa ada perseteruan dan perlawanan dari penguasa, yakni pejabat pemerintah dengan masyarakat.

“Meskipun dalihnya ini adalah persoalan personal, namun sulit dihindari persepsi publik bahwa kasus ini menjadi kasus penguasa versus rakyat yang sedang memperjuangkan hak rakyat atas informasi," kata Taufik dalam keterangannya, Senin (21/3/2022).

Pria yang akrab disapa Tobas itu mengatakan, tentu akan lebih bijak apabila Luhut sebagai pelapor kasus bersedia mencabut laporannya.

Selengkapnya baca: Khawatir Jadi Kasus Penguasa Vs Rakyat, Anggota DPR Minta Luhut Cabut Laporan Kasus Fatia-Haris

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com