Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Minta Danki Gome Papua Diproses Hukum karena Dugaan Berbohong soal Gugurnya 3 Prajurit

Kompas.com - 21/03/2022, 10:49 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintahkan Pusat Polisi Militer TNI dan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat memproses hukum komandan kompi Pos Ramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa waktu lalu.

Proses hukum ini tak lepas adanya kejanggalan kronologi penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan tiga prajurit TNI.

Andika mengatakan, proses hukum ini dilakukan agar menjadi pelajaran bagi mereka yang bertugas di Papua.

“Jadi saya ingin ada proses hukum terhadap Danpos (komandan pos) ini atau komandan kompi, dituntaskan supaya jadi pembelajaran juga,” kata Andika dikutip dari kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Minggu (20/3/2022).

Baca juga: Duduk Perkara Kebohongan Danki Atas Gugurnya 3 Prajurit di Papua yang Bikin Panglima TNI Geram

Kompas.com telah mendapatkan izin mengutip pernyataan dari Andika.

Kebohongan itu diketahui ketika ditemukan adanya kejanggalan mengenai kronologi penyerangan yang menewaskan tiga prajurit TNI tersebut.

“Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan, yang terjadi sebenarnya disembunyikan oleh si Danki (komandan kompi) dari komandan batalyon,” kata Andika.

Adapun pemaparan adanya kejanggalan mengenai kronologi penyerangan Pos Ramil Gome dibahas dalam rapat bersama para perwira tinggi di lingkungan TNI.

Dalam rapat tersebut, Andika juga menyebutkan bahwa komandan kompi telah menyepelekan potensi gangguan keamanan.

Andika mengatakan, kendati korban meninggal diakibatkan karena penyerangan yang dilakukan KKB, tapi hal itu tetap ada peran dari kelalaian komandan kompi.

“Iya betul yang melakukan tindakan pidana pembunuhan adalah kelompok bersenjata, tapi juga ada peran ini, peran penggelaran dari komandan kompi dalam hal ini komandan pos di tempat yang tidak diperhitungkan dan disepelekan,” tegas dia.

Andika sendiri tak menyangka jika komandan kompi begitu pendek

dalam mempertimbangkan aspek keamanan.

Padahal, pihaknya sendiri selama ini telah memikirkan mengenai dukungan prajurit yang bertugas di Papua.

Selain itu, ia juga mencurigai adanya faktor uang keamanan di balik peristiwa tersebut.

Baca juga: Kala Panglima TNI Geram Dibohongi Anak Buah Ihwal Gugurnya 3 Prajurit di Papua...

“Karena kita di sini semuanya memikirkan dukungan, kemudian bagaimana melindungi anggota, di sana ternyata begini-begini saja rupanya, maksudnya pertimbangan pendek sekali,” katanya.

“Hanya soal ‘oh kita dapat uang tambahan untuk pengamanan di situ’, dikorbankan semuanya,” imbuh eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.

Adapun penyerangan ini terjadi pada Kamis (27/1/2022). Korban meninggal atas nama Serda Rizal, Pratu Tupas Baraza, dan Pratu Rahman. Ketika itu, Andika terbang ke Papua dan langsung melayat jenazah para korban. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com