Wapres: Di Tengah Krisis, Kebijakan Tak Populer Terkadang Harus Diambil

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, para pemimpin hendaknya mampu mengubah tantangan dan kesulitan menjadi peluang-peluang baru, seperti yang terjadi selama dua tahun masa pandemi Covid-19.

Menurut Ma'ruf, di tengah situasi krisis seperti pandemi ini, seorang pemimpin mesti mengambil kebijakan yang tidak populer agar masyarakat dapat melewati masa sulit.

"Di tengah krisis dan ketidakpastian, para pemimpin tidak punya banyak pilihan, terobosan kebijakan yang tidak populer terkadang harus diambil, demi mengantar masyarakat melewati masa sulit pandemi ini," kata Ma'ruf dalam acara "Berita Satu Public Leader Awards 2022", Jumat (18/3/2022) malam.

Baca juga: Ironi Megawati, Ketum Partai Wong Cilik yang Terheran-heran Lihat Ibu-ibu Antre Minyak Goreng

Oleh karena itu, Ma'ruf mengatakan, pemimpin-pemimpin di daerah kini semakin ditantang untuk mampu melahirkan kebijakan yang efektif dan mendorong akselerasi pembangunan.

Kemudian, mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi, serta mengoptimalkan sumber daya daerah agar dampaknya nyata dirasakan masyarakat.

"Saudara-saudara adalah role model bagi masyarakat. Untuk itu, saya berharap Saudara sekalian terus menjadi pemimpin yang inspiratif dan transformatif, serta menjunjung tinggi amanah yang dititipkan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Teka-teki Pemilik Binomo Mulai Terkuak, Ada di Karibia Diduga Terima Dana Rp 125 Miliar

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga berpesan agar para pemimpin di daerah dapat memanfaatkan momenutm kebangkitan ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2024.

Untuk itu, Ma'ruf mendorong adanya transofrmasi digital karena kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Ia menyebutkan, digitalisasi akan membuat pelayanan publik lebih baik karena pengambilan keputusan dan kebijakan publik didukung oleh data dan evidence yang kuat sehingga kualitas informasi semakin baik dan risiko kegagalan dapat dikurangi.

"Transformasi digital juga menjadi prasyarat dan perlu untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Untuk itu, para pemimpin pusat dan daerah harus segera mempercepat langkah transformasi digital, atau justru akan kehilangan kesempatan dan menjadi semakin tertinggal," kata dia.

Selanjutnya, Ma'ruf juga meminta para pemimpin untuk melupakan ego sektoral karena kebijakan publik sebaiknya dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

"Keterbukaan antarpihak akan mempercepat terjadinya transfer pengetahuan dan menyuburkan ekosistem bagi tumbuhnya inovasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkumham Proses Permohonan Naturalisasi Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shayne Pattynama

Terakhir, ia berpesan agar penguatan sumber daya manusia (SDM) hendaknya tidak terbatas di lingkup pemerintahan, tetapi di seluruh lapisan masyarakat.

Ma'ruf menyebutkan, situasi krisis membutuhkan kecakapan SDM untuk menggerakkan sumber daya lainnya seperti anggaran, organisasi, maupun perangkat teknologi informasi.

"Selain menjadi kunci praktik pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan SDM dibutuhkan sebagai salah satu modal pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, Indonesia tidak hanya butuh SDM yang unggul dalam ilmu dan keterampilan, tetapi juga SDM yang beriman dan berakhlak mulia," kata Ma'ruf.