Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Terdakwa Polisi Kasus "Unlawful Killing" FPI Divonis Lepas, Polri: Keputusan Hakim Independen

Kompas.com - 19/03/2022, 08:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya menghargai keputusan majelis hakim terhadap dua anggota polisi terkait kasus unlawful killing atau pembunuhan di luar proses hukum anggota Front Pembela Islam (FPI).

Dedi mengatakan, keputusan hakim bersifat independen.

"Menghargai keputusan hakim karena keputusan hakim adalah independen," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (18/3/2022).

Kendati demikian, Dedi tak bisa memastikan apakah dua anggota polisi tersebut akan tetap bertugas sebagai aparat penegak hukum.

Baca juga: Babak Akhir Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Vonis Lepas Dua Terdakwa dan Pupusnya Harapan Keluarga

"Kalau itu tanya ke Polda Metro Jaya," ucap dia.

Sebagai informasi, dua terdakwa unlawful killing FPI, Yusmin Ohorella dan Fikri Ramadhan, divonis lepas.

Majelis hakim menyebut keduanya terbukti melakukan penembakan di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 sesuai dakwaan jaksa.

Kendati demikian, majelis hakim juga menyatakan bahwa penembakan itu merupakan upaya membela diri. Maka dari itu, kedua terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana.

Baca juga: Mengenal Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI, Apa Bedanya dengan Vonis Bebas?

“Menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf,” kata Hakim Ketua Arif Nuryanta di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2022).

Vonis itu diterima oleh kedua terdakwa yang dihadirkan secara online atau dalam jaringan (daring).

Sementara itu, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat, menyatakan telah menerima putusan.

“Kami menerima putusan, Yang Mulia,” kata dia melalui sambungan daring.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Nasional
Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Litbang 'Kompas': 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Litbang "Kompas": 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Nasional
KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

Nasional
Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka, Pihak Keluarga Melapor ke Ombudsman

Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka, Pihak Keluarga Melapor ke Ombudsman

Nasional
Kemenlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan Bom di Peshawar

Kemenlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan Bom di Peshawar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.