Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Abdul Kodir
Dosen

Mahasiswa Doktoral Universiy of York, UK. Peneliti di Equator Initiative for Policy Research. Pengurus PCINU UK dan IKA UNAIR UK.

Perempuan dan Kelangkaan Minyak Goreng

Kompas.com - 19/03/2022, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SIAPAKAH pihak yang paling diuntungkan dari kelangkaan minyak goreng di pasar? Tentu saja para mafia, cukong, ataupun penimbun salah satu sembilan bahan pokok itu.

Namun, siapakah pihak yang paling dirugikan? Ya, tentu saja perempuan.

Masyarakat belakangan ini menghadapi satu masalah besar, yakni ketersediaan minyak goreng yang mulai menipis di pasaran.

Hal itu menjadi ironi bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ladang sawit terluas, kalau kata anggota pelawak srimulat ‘Hil yang mustahal’.

Selain menunjukkan ketidakberdayaan negara atas pasar, kelangkaan minyak goreng juga membuka tabir tentang kerentanan perempuan di Indonesia, khususnya mereka yang menghabiskan waktunya pada ruang domestik.

Menghadapi fenomena ini, para perempuan tersebut rela mengantre selama berjam-jam lamanya, berdesakan, dan menghadapi sengatan matahari hanya untuk mendapatkan minyak goreng.

Apa yang mereka lakukan adalah usaha terbaik demi memastikan makanan untuk keluarganya.

Hal yang membuat kita bersedih sekaligus marah ialah munculnya korban jiwa dari para emak-emak akibat terlalu lama mengantre minyak goreng.

Peristiwa itu terjadi di daerah Berau dan Samarinda, Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu wilayah dengan luas produksi crude palm oil (CPO) terbesar di Indonesia.

Fenomena ini sangat mirip dengan sebuah pepatah, ‘Tikus mati di lumbung padi’. Meski tak pantas, tapi relevan dengan situasi yang tengah terjadi di Indonesia.

Kelas sosial dan langgengnya domestifikasi perempuan

Baru-baru ini, saya mengamati bahwa secara objektif posisi perempuan di Indonesia sangat jauh lebih baik.

Mereka tidak lagi menjadi kanca wingking (teman yang ada di belakang), yang mana bertugas melayani laki-laki atau bahkan keluarga.

Saya melihat, banyak sekali perempuan mulai muncul di ranah publik, menjadi pempimpin dan merebut ruang-ruang yang sebelumnya hanya bisa diduduki oleh para laki-laki.

Ternyata, anggapan dan penilaian saya tidak sepenuhnya tepat dan objektif, syarat akan bias kelas sosial.

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia menjadi bukti, praktik domestifikasi perempuan di Indonesia masih tetap langgeng.

Fenomena itu menambah beban berat perempuan pada sektor domestik, selain harus melayani suami, mereka atau bahkan keluarga, mendapatkan beban untuk mendapatkan minyak goreng.

Saat menyaksikan tayangan di media ataupun secara langsung, kita bisa mengamati bahwa sebagaian besar mereka yang mengantre adalah perempuan, bukan seorang laki-laki.

Tentu saja, sebagian besar dari mereka berasal dari kelas sosial menengah ke bawah yang mungkin pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak untuk memperkaya diri.

Kelas sosial ini sangat berkaitan erat dan bahkan berkontribusi besar dalam melanggengkan praktik domestifikasi.

Perempuan yang berada dalam kelas sosial menengah ke bawah hampir tidak mungkin untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk melepaskan domestifikasi yang membelenggunya.

Mereka bukan tidak mau untuk keluar dari situasi tersebut, struktur ekonomi politik yang menjadikan mereka berada dalam satu posisi yang sulit.

Ditambah praktik pelanggengan domestifikasi melalui budaya dan negara.

Kapitalisme pangan dan kerentanan perempuan

Warga yang pingsan akibat kelelahan saat mengantri minyak goreng murah, Jumat (18/3/2022)KOMPAS.com/Miftahul Huda Warga yang pingsan akibat kelelahan saat mengantri minyak goreng murah, Jumat (18/3/2022)

Dalam video singkat yang beredar di media sosial, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mempertanyakan mengapa ibu-ibu Indonesia setiap hari hanya menggoreng? Dan mengapa tidak merebus atau dengan cara lainnya yang tidak tergantung dengan minyak goreng?

Tidak ada yang salah dengan pernyataan ini, namun pertanyaan itu gagal menangkap realitas atau problem struktural di masyarakat Indonesia.

Tentu saja, jawaban tersebut disebabkan karena ekspansi kapitalisme global melalui monokulturalisasi ragam pangan.

Ekspansi minyak sawit di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama ketergantungan rumah tangga terutama para ibu-ibu.

Hadirnya minyak sawit di Indonesia mendapatkan respons baik dari kalangan masyarakat, terutama kelas sosial menengah ke bawah.

Selain harganya yang murah, cara memasak dengan cepat dan efisien menjadi faktor yang cukup realitis.

Tidak heran muncul guyonan orang Indonesia bahwa skill dasar memasak orang Indonesia adalah ‘menggoreng’.

Mengutip gagasan dari seorang akademisi sekaligus aktivis perempuan dan lingkungan, Vandhana Shiva (2009) dalam papernya yang berjudul ‘Women and the Gendered Politics of Food’ memaparkan, kapitalisme global atas pangan memindahkan makanan dari tangan perempuan ke perusahaan.

Pemindahan tersebut tidak terjadi melalui paksaan, namun melalui pendekatan rasionalisasi.

Sebelum ledakan minyak sawit di pasaran, para perempuan dapat mengolah makanan dengan beragam cara olahan berdasarkan kultur mereka.

Selain itu, situasi ini diperburuk munculnya olahan makanan dari pabrik dengan beragam jenis yang bisa dimasak dengan menggoreng, padahal sebetulnya secara kesehatan tidak dianjurkan.

Kelangkaan minyak goreng di pasaran memiliki implikasi berlapis dalam struktur ekonomi di Indonesia, karena hampir sebagaian besar masyarakat menggantungkan proses mengolah makanan yang tidak bisa dilepaskan dari teknik penggorengan.

Selain itu, persoalan ini sekaligus menguak bahwa praktik domestifikasi perempuan tetap langgeng dan belum sepenuhnya terselesaikan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com