Gaduh Isu Penundaan Pemilu di Kabinet Jokowi dan Anomali "Tak Ada Visi Menteri"

Dia mengeklaim bahwa big data itu benar adanya. Namun demikian, ia enggan membuka data tersebut.

Meski turut menggulirkan isu penundaan pemilu, Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.

Luhut mengatakan, bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. Namun, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal.

"(Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" kata dia.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga telah angkat bicara.

Ia mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas ihwal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Arahan Jokowi Terkait Pemilu 2024 Menurut Mahfud MD

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Sejauh ini, kata Mahfud, Presiden Jokowi telah dua kali memimpin rapat kabinet bersama dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tidak memboroskan anggaran.

Anomali soal visi menteri

Riuh isu penundaan pemilu ini menuai sorotan banyak pihak.

Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi menilai, perbedaan sikap Luhut dan Mahfud terkait hal ini menunjukkan masalah pada kepemimpinan Jokowi.

Nabil pun menyinggung pernyataan yang sering Jokowi ungkapkan, bahwa tak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi dan misi presiden serta wakil presiden.

"Lemahnya leadership membuat tidak bekerjanya apa yang sering dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa 'tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden' menjadi anomali," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Luhut Beda Suara dengan Mahfud soal Pemilu, PKS: Jokowi Tak Kuat Pegang Kendali

Menurut Nabil, sejak awal Jokowi terlihat tidak kokoh dalam memegang kendali kabinet dan koalisi pendukung pemerintah. Bahkan, Jokowi nampak terlalu bergantung pada sosok Menko Luhut.

Di sisi lain, belum solidnya sikap Jokowi, kabinet, dan koalisi pemerintahan terhadap isu penundaan pemilu juga dapat dimaknai bahwa ada permainan watak di antara mereka.

"Bisa jadi ini dibaca sebagai permainan watak untuk melihat reaksi publik terhadap wacara penundaan pemilu," kata Nabil.