Gaduh Isu Penundaan Pemilu di Kabinet Jokowi dan Anomali "Tak Ada Visi Menteri"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribut-ribut isu penundaan Pemilu 2024 masih terus berlanjut.

Kegaduhan itu juga bergulir di internal menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Antara satu menteri dan lainnya seolah tak satu suara.

Ini seakan memperlihatkan bahwa pernyataan Jokowi soal "tak ada visi menteri" di kabinetnya tinggal menjadi anomali.

Beda Luhut, lain Mahfud

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi yang pertama mengusulkan hal tersebut pada Januari 2022 lalu.

Bahlil mengeklaim, usulan penundaan pemilu itu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.

Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda.

Tak sampai dua bulan setelahnya, wacana penundaan pemilu kembali mengemuka. Kali ini, giliran para elite partai politik yang mengusulkan penundaan.

Mereka yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan. Sebaliknya, pemilu bisa mengubah situasi politik menjadi tidak tenang karena adanya poros-poros dukungan ke calon tertentu.

Luhut pun mempertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" kata dia.

Luhut sebelumnya juga sempat mengungkap soal big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda.

Dia mengeklaim bahwa big data itu benar adanya. Namun demikian, ia enggan membuka data tersebut.

Meski turut menggulirkan isu penundaan pemilu, Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR.

Luhut mengatakan, bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi. Namun, seandainya tidak berjalan, itu pun tak menjadi soal.

"(Kalau) MPR nggak setuju ya berhenti. Ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" kata dia.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga telah angkat bicara.

Ia mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas ihwal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Sejauh ini, kata Mahfud, Presiden Jokowi telah dua kali memimpin rapat kabinet bersama dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tidak memboroskan anggaran.

Anomali soal visi menteri

Riuh isu penundaan pemilu ini menuai sorotan banyak pihak.

Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi menilai, perbedaan sikap Luhut dan Mahfud terkait hal ini menunjukkan masalah pada kepemimpinan Jokowi.

Nabil pun menyinggung pernyataan yang sering Jokowi ungkapkan, bahwa tak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi dan misi presiden serta wakil presiden.

"Lemahnya leadership membuat tidak bekerjanya apa yang sering dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa 'tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden' menjadi anomali," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Menurut Nabil, sejak awal Jokowi terlihat tidak kokoh dalam memegang kendali kabinet dan koalisi pendukung pemerintah. Bahkan, Jokowi nampak terlalu bergantung pada sosok Menko Luhut.

Di sisi lain, belum solidnya sikap Jokowi, kabinet, dan koalisi pemerintahan terhadap isu penundaan pemilu juga dapat dimaknai bahwa ada permainan watak di antara mereka.

"Bisa jadi ini dibaca sebagai permainan watak untuk melihat reaksi publik terhadap wacara penundaan pemilu," kata Nabil.

Sebagaimana diketahui, dalam berbagai kesempatan Jokowi kerap mengatakan ke jajarannya bahwa tak ada visi misi menteri. Hal ini juga disampaikan presiden ketika menggelar rapat perdana Kabinet Indonesia Maju pada 24 Oktober 2019.

"Yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden," kata Jokowi kala itu.

Jokowi meminta pesannya ini benar-benar diperhatikan. Sebab, pada periode kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, ada satu sampai tiga menteri yang tidak sepenuhnya patuh dengan visi misi presiden dan wapres.

"Kalau sudah diputuskan di rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silakan ramainya di dalam rapat, mau debat di dalam rapat saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, harus kita laksanakan," kata Jokowi.

"Kalau ada perubahan perubahan atau kondisi tertentu di lapangan, ya marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau rapat terbatas," sambungnya.

Jokowi menekankan kerja pemerintah adalah kerja tim, bukan kerja menteri per menteri. Ia juga mengingatkan para menteri koordinator untuk bisa mengkoordinasikan kementerian di bawahnya.

"Ini adalah membangun sebuah negara besar, enggak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri," kata dia.

Perpecahan internal koalisi

Melihat ini, Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai, terjadi indikasi perpecahan internal koalisi pemerintahan Jokowi.

Di satu sisi, terdapat pihak-pihak yang memaksakan idenya untuk menabrak konstitusi, di sisi lain ada partai pendukung yang menolak tegas gagasan tersebut.

"Perpecahan internal koalisi pemerintahan ini tampak jelas di setengah akhir periode kedua pemerintahan Jokowi ini," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Situasi ini semakin rumit karena sikap Jokowi cenderung mencari aman dan ingin menyelamatkan muka sendiri atau face-saving strategy.

Ini dibuktikan dengan pernyataan presiden yang bersayap yang mengatakan bahwa dirinya patuh pada konstitusi, tapi usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tak bisa dilarang karena menjadi bagian dari demokrasi.

"Presiden mengeluarkan statement-statement bersayap yang seolah sedang memainkan strategi testing the water," ujar Umam.

Oleh karenanya, lanjut Umam, penting bagi Jokowi untuk menegaskan sikapnya soal polemik ini.

Jika presiden diam dan proses politik ini terus bergulir, maka patut diduga dia mendukung usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Agar kontroversi tidak berlanjut, presiden cukup menyampaikan, 'saya minta sudahi wacana penundaan pemilu ini, pemilu tetap akan dijalankan pada 14 Februari 2024 mendatang, sesuai keputusan pemerintah, DPR, dan KPU'," kata dia.