Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Pemerintah Normalkan Harga Minyak Goreng, Puan: Ibu-ibu Menjerit!

Kompas.com - 17/03/2022, 09:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan mengenai minyak goreng yang masih terjadi di tengah masyarakat. Terlebih dalam waktu dekat sudah memasuki bulan Ramadhan.

Puan pun meminta pemerintah menyelesaikan persoalan minyak goreng sebelum Lebaran atau Idul Fitri.

"Kami berharap persoalan kelangkaan minyak goreng bisa segera selesai. Kita juga meminta agar pemerintah memastikan segera menormalkan kembali harga minyak goreng sebelum Lebaran,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Alasan PSI Jual Minyak Goreng Murah: Gerakan Solidaritas

Ketua DPP PDI-P itu meminta komitmen pemerintah dalam hal mengatasi persoalan minyak goreng yang hingga kini masih langka di pasaran.

Hal itu diakuinya membuat masyarakat kesulitan.

Puan menilai, masalah ini harus mendapat penanganan khusus.

“Ibu-ibu menjerit karena sekalinya dapat minyak goreng ada yang harganya sampai Rp 50.000 untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat,” ujar dia.

Baca juga: Kapolri Minta Produsen Distribusikan Minyak Goreng ke Pasar Modern maupun Tradisional

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah tegas dalam memberikan solusi terhadap temuan-temuan di lapangan terkait persoalan minyak goreng.

Mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri.

“Kita lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana. Banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga. Kita minta pemerintah tegas memberikan solusi,” ucap Puan.

DPR, kata Puan, berencana memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membahas persoalan minyak goreng.

Baca juga: Deja Vu Narasi Penundaan Pemilu ala Luhut dan Era Orde Baru

Puan meminta agar Mendag menghadiri undangan dari DPR RI.

“Apalagi pemerintah baru saja memutuskan mencabut kebijakan satu harga minyak goreng. DPR menunggu penjelasan dari pemerintah terkait hal ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya permasalahan minyak goreng dirampungkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Mantan Menko PMK ini mengatakan, masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai akan semakin menambah beban masyarakat.

Terutama, lanjut dia, harga-harga kebutuhan pokok juga sudah mulai naik jelang memasuki bulan Ramadhan di awal April mendatang.

Baca juga: Pendukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Harus Dicatat, Ahli Tata Negara UGM: Teroris Konstitusi

“Harga cabai, daging, telor, ayam sudah berangsur naik di pasaran. Kita harus melakukan upaya ekstra agar masyarakat bisa tenang menjelang datangnya bulan Ramadhan,” ucap dia.

“Negara harus mampu memberikan kebijakan yang terukur, tepat sasaran dan manfaat, memudahkan warga, serta membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkas Puan.

Diketahui bersama, melambungnya harga dan kelangkaan minyak goreng masih terjadi.

Baca juga: DPR Ancam Panggil Paksa Mendag Usai Mangkir Rapat, Begini Mekanismenya...

Hingga kini, belum ada solusi pasti dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Mendag Lutfi sendiri disebut DPR sudah dua kali mangkir dari undangan rapat.

Rencananya, hari ini, Kamis (17/3/2022), DPR akan mengundang Mendag dalam rapat membahas minyak goreng. Rapat direncanakan berlangsung pada pukul 13.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com