Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Mayoritas Publik di Jabar, Jatim, dan Lampung Tak Setuju Penundaan Pemilu

Kompas.com - 16/03/2022, 15:17 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika Indonesia terbaru di 3 provinsi menunjukkan mayoritas publik tidak setuju dengan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu). Lebih dari 60% responden mengingingkan agar pemilu tetap digelar sesuai jadwal pada 2024.

Berdasarkan hasil "Survei Preferensi Sosial dan Politik Masyarakat Tahun 2022" di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung yang dirilis pada Rabu (16/3/2022), diketahui mayoritas masyarakat tidak sepakat dengan wacana penundaan pemilu.

"Rilis survei Charta Politika Indonesia mencoba membaca perilaku dan pilihan masyarakat terkait pengetahuan pelaksanaan Pemilu 2024 dan wacana penundaan pemilu," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, kepada wartawan.

Survei ini dilakukan di Provinsi Lampung pada 27 Januari-2 Februari 2020. Sementara di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, survei digelar pada 3-9 Februari 2022.

Baca juga: Wanti-wanti Amien Rais Bisa Jadi Warning bagi Jokowi agar Tak Buat Noktah Hitam Demokrasi

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan protokol kesehatan yang ketat.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95%.

Margin of error untuk survei di Jawa Timur sebesar +/- 2.82%. Lalu di Lampung +/- 3.46%, dan di Jawa Barat +/- 2.83%.

Survei menunjukkan sebanyak 71,3% responden di Provinsi Lampung mengetahui Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada tahun 2024.

Sementara responden di Provinsi Jawa Timur yang mengetahui Pileg, Pilpres, serta Pilkada berlangsung pada 2024 ada 63,4%.

Kemudian di Provinsi Jawa Barat, hanya 60,5% responden yang tahu Pileg, Pilpres, dan Pilkada Serentak diselenggarakan tahun 2024.

Baca juga: Luhut soal Klaim Big Data Penundaan Pemilu: Kenapa Marah-marah? Ada yang Salah?

Responden lalu ditanya apakah setuju atau tidak setuju dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024.

Responden di 3 provinsi tersebut mayoritas menjawab setuju. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Setuju Pemilu dan Pilkada tahun 2024
Jawa Barat: 68,6%
Jawa Timur: 81,2%
Lampung: 78,4%

Selanjutnya, responden diminta memilih menjawab apakah setuju atau tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang sedang ramai dibicarakan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com