Wanti-wanti Amien Rais Bisa Jadi "Warning" bagi Jokowi agar Tak Buat Noktah Hitam Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amien Rais memberi wanti-wanti agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan. Apa yang disampaikan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu dinilai bisa menjadi warning untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mendukung wacana yang bisa berujung terhadap perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Amien Rais diketahui menjadi tokoh yang selama ini kerap berseberangan dengan Jokowi. Namun menurut Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, sikap yang dilakukan Amien Rais kali ini sudah tepat.

"Sentilan Amien Rais soal perlunya komitmen dan konsistensi Presiden Joko Widodo agar masa jabatan presiden cukup dua kali saja sudah benar," kata Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Pengajar komunikasi politik di sejumlah program pascasarjana di Indonesia ini menyebut peringatan dari Amien Rais sudah sesuai dengan konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur masa jabatan kekuasaan presiden hanya dua periode.

Bila wacana penundaan pemilu direalisasikan dengan cara mengamendemen UUD 1945, kata Ari, hal tersebut akan menodai demokrasi yang merupakan buah dari reformasi.

Baca juga: Jokowi Pernah Bantah Amien Rais Soal Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden

"Mengamendemen undang-undang demi melanggengkan kekuasaan Jokowi hanya menjadi noktah hitam dalam demokrasi kita," ujarnya.

Ari pun mengkritisi klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan yang menyebut ada big data 110 juta warga menginginkan pemundaan Pemilu 2024.

"Tidak ada alasan konstitusional apalagi hanya berdasar big data pendapat warga sehingga jabatan presiden harus di-extend (diperpanjang)," sebut Ari.

"Kewarasan berdemokrasi hendaknya berpihak pada perjalanan panjang demokrasi di negeri ini," imbuh peraih penghargaan World Customs Organization (WCO) Certificate of Merit 2014 ini.

Ari mengingatkan, reformasi yang sudah dicapai Indonesia dengan banyak pengorbanan tidak seharusnya dikhianati karena adanya keinginan kelompok-kelompok tertentu untuk terus berada di puncak kekuasaan.

"Reformasi untuk menumbangkan rezim tiran Orde Batu adalah komitmen kebangsaan untuk tegaknya tatanan kenegaraan di antaranya pembatasan masa jabatan presiden," tutur Ari.

Baca juga: 3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?

Menurut dia, Presiden Jokowi harus tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang banyak disuarakan oleh tokoh-tokoh koalisi pendukung pemerintah.

"Kita akan berjalan mundur ke belakang jika semua instrumen kekuasaan digunakan segelintir pembisik presiden untul penambahan masa jabatan presiden," tegasnya.

Ari pun menilai peringatan Amien Rais sebagai salah satu tokoh reformasi Indonesia perlu dipertimbangkan secara serius.

"Menilai pernyataan Amien Rais janganlah dianggap sebagai tokoh yang selalu antipati dengan rezim Jokowi. Pernyataan tersebut sebaiknya dianggap sebagai pengingat lurusnya jalan sejarah demokrasi kita," papar Ari.

Pendapat Amien Rais mengenai tidak perlunya perpanjangan masa jabatan presiden disebut wajar. Ari juga menganggap pernyataan Amien Rais kali ini obyektif.

"Pelembagaan masa jabatan presiden hanya dua kali adalah amanat konstitusi yang tidak perlu diamendemen lagi," ungkapnya.