Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wanti-wanti Amien Rais Bisa Jadi "Warning" bagi Jokowi agar Tak Buat Noktah Hitam Demokrasi

Kompas.com - 16/03/2022, 06:30 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Amien Rais memberi wanti-wanti agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan. Apa yang disampaikan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu dinilai bisa menjadi warning untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mendukung wacana yang bisa berujung terhadap perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Amien Rais diketahui menjadi tokoh yang selama ini kerap berseberangan dengan Jokowi. Namun menurut Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, sikap yang dilakukan Amien Rais kali ini sudah tepat.

"Sentilan Amien Rais soal perlunya komitmen dan konsistensi Presiden Joko Widodo agar masa jabatan presiden cukup dua kali saja sudah benar," kata Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Pengajar komunikasi politik di sejumlah program pascasarjana di Indonesia ini menyebut peringatan dari Amien Rais sudah sesuai dengan konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur masa jabatan kekuasaan presiden hanya dua periode.

Bila wacana penundaan pemilu direalisasikan dengan cara mengamendemen UUD 1945, kata Ari, hal tersebut akan menodai demokrasi yang merupakan buah dari reformasi.

Baca juga: Jokowi Pernah Bantah Amien Rais Soal Isu Penambahan Masa Jabatan Presiden

"Mengamendemen undang-undang demi melanggengkan kekuasaan Jokowi hanya menjadi noktah hitam dalam demokrasi kita," ujarnya.

Ari pun mengkritisi klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan yang menyebut ada big data 110 juta warga menginginkan pemundaan Pemilu 2024.

"Tidak ada alasan konstitusional apalagi hanya berdasar big data pendapat warga sehingga jabatan presiden harus di-extend (diperpanjang)," sebut Ari.

"Kewarasan berdemokrasi hendaknya berpihak pada perjalanan panjang demokrasi di negeri ini," imbuh peraih penghargaan World Customs Organization (WCO) Certificate of Merit 2014 ini.

Ari mengingatkan, reformasi yang sudah dicapai Indonesia dengan banyak pengorbanan tidak seharusnya dikhianati karena adanya keinginan kelompok-kelompok tertentu untuk terus berada di puncak kekuasaan.

"Reformasi untuk menumbangkan rezim tiran Orde Batu adalah komitmen kebangsaan untuk tegaknya tatanan kenegaraan di antaranya pembatasan masa jabatan presiden," tutur Ari.

Baca juga: 3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?

Menurut dia, Presiden Jokowi harus tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang banyak disuarakan oleh tokoh-tokoh koalisi pendukung pemerintah.

"Kita akan berjalan mundur ke belakang jika semua instrumen kekuasaan digunakan segelintir pembisik presiden untul penambahan masa jabatan presiden," tegasnya.

Ari pun menilai peringatan Amien Rais sebagai salah satu tokoh reformasi Indonesia perlu dipertimbangkan secara serius.

"Menilai pernyataan Amien Rais janganlah dianggap sebagai tokoh yang selalu antipati dengan rezim Jokowi. Pernyataan tersebut sebaiknya dianggap sebagai pengingat lurusnya jalan sejarah demokrasi kita," papar Ari.

Pendapat Amien Rais mengenai tidak perlunya perpanjangan masa jabatan presiden disebut wajar. Ari juga menganggap pernyataan Amien Rais kali ini obyektif.

"Pelembagaan masa jabatan presiden hanya dua kali adalah amanat konstitusi yang tidak perlu diamendemen lagi," ungkapnya.

Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut, Ari Junaedi. (Dok Pribadi)Ari Junaedi Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut, Ari Junaedi. (Dok Pribadi)
Wanti-wanti Amien Rais soal penundaan pemilu

Amien Rais kembali bersuara mengenai isu penambahan masa jabatan presiden. Menurut dia, jika tidak ada yang bergerak untuk menghentikan, sama saja semua pihak mengizinkan terwujudnya penundaan pemilu.

"Kalau kita hanya diam, kita telah melakukan sebuah bunuh diri nasional," kata Amien dalam diskusi virtual DPD bertajuk "Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia", Senin (14/3/2022).

Ia pun menyatakan, penundaan pemilu harus ditolak karena merupakan penghinaan terhadap konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Di samping itu menghina konstitusi, tapi juga merupakan makar juga terhadap konstitusi. Tapi, lepas dari itu, juga betul menghina kecerdasan akal manusia sehat," ucapnya.

Baca juga: Manuver Minta Pemilu Diundur, Cak Imin Dinilai Khawatir Kalah karena Elektabilitas Susah Ngangkat

Lebih lanjut, Amien rais mewanti-wanti agar Presiden Jokowi tidak mendukung wacana penambahan masa jabatan presiden yang banyak disuarakan oleh partai-partai koalisi pendukung pemerintah.

"Ini wanti-wanti saya jangan ada wacana untuk nambah satu periode lagi," tukas Amien Rais.

Mantan Ketua MPR ini menyinggung soal kemungkinan Jokowi akan dilengserkan apabila menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden.

Amien Rais lalu memberi contoh soal Soekarno dan Soeharto yang pada akhirnya tetap lengser, sekalipun populis.

Baca juga: Kisah PAN Koalisi Tanpa Keringat Jokowi yang Tak Dapat Kursi Menteri, Kini Dukung Penundaan Pemilu

"Saya ingatkan Pak Jokowi, Bung Karno kurang apa? Tapi pada ujungnya, karena pernah membiarkan dipilih jadi presiden seumur hidup, akhirnya tragedi yang beliau alami," ujar dia.

"Lihat Pak Harto kurang apa, Jenderal bintang lima, pangkat besar menyaingi Jenderal Sudirman. Kemudian menguasai seluruh birokrasi, memegang TNI, ABRI waktu itu, di dalamnya ada polisi," tambah Amien Rais.

Pada tahun 2021, Amien Rais juga sempat berbicara mengenai isu penambahan masa jabatan presiden. Saat itu, ia menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

"Nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya innailaihi wa innailaihi rojiun," beber Amien Rais dalam tayangan Kompas TV, dikutip pada Senin (15/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

KPK Panggil Pengacara Jadi Saksi Kasus Harun Masiku

Nasional
Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Kejagung Serahkan Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus ke Propam Polri

Nasional
Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Surya Paloh Disebut Tetap Meminta Organisasi Sayap Nasdem Lanjutkan Kegiatan yang Didanai Kementan

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com