Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingin Jumlah Mal Pelayanan Publik Terus Bertambah

Kompas.com - 14/03/2022, 16:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan jumlah mal pelayanan publik (MPP) terus bertambah pada tahun 2022 hingga 2024 mendatang karena MPP merupakan urat nadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat tentang "Perkembangan Pelayanan Publik di Nusa Tenggara Timur (NTT) Melalui MPP" yang diadakan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Flores, NTT, Senin (14/3/2022).

"Saya berharap betul agar pada tahun 2022-2024, jumlah MPP terus bertambah terutama kabupaten/kota yang sudah menandatangani komitmen dengan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Ma'ruf dalam sebuah siaran pers.

Baca juga: Wapres Minta Jumlah Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan Diperbanyak

Ma'ruf mengemukakan, pada 2021 telah terdapat 50 MPP di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut bertambah dua pada 2022 setelah MPP Kabupaten Tuban dan Kota Tebingtinggi diresmikan.

Sementara, dari 21 kabupaten dan 1 kota di NTT, baru terdapat 2 kabupaten yang telah melaksanakan soft launching MPP, yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada.

"Kedua MPP (tersebut) belum masuk dalam hitungan 52 MPP tadi, karena belum diresmikan oleh Menteri PAN-RB. Berdasarkan Perpres 89 tahun 2021, pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, pelayanan publik yang prima dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepuasan publik terhadap pemerintah, meningkatkan minat investasi para pelaku ekonomi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

Ia melanjutkan, pembangunan MPP juga dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah, cepat, dan murah untuk mengakses layanan yang terintegrasi dalam satu tempat.

"Jadikanlah MPP ini sebagai pintu masuk revitalisasi reformasi birokrasi melalui pelayanan publik di seluruh pemda di NTT," kata Ma'ruf.

Ia menambahkan, penyelenggaraan MPP tidak perlu harus membangun gedung yang besar dan megah, tetapi dapat mengoptimalisasikan gedung yang sudah ada dan disesuaikan dengan karateristik masing-masing daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com