Wapres Ingin Jumlah Mal Pelayanan Publik Terus Bertambah

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat tentang "Perkembangan Pelayanan Publik di Nusa Tenggara Timur (NTT) Melalui MPP" yang diadakan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Flores, NTT, Senin (14/3/2022).

"Saya berharap betul agar pada tahun 2022-2024, jumlah MPP terus bertambah terutama kabupaten/kota yang sudah menandatangani komitmen dengan Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Ma'ruf dalam sebuah siaran pers.

Ma'ruf mengemukakan, pada 2021 telah terdapat 50 MPP di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut bertambah dua pada 2022 setelah MPP Kabupaten Tuban dan Kota Tebingtinggi diresmikan.

Sementara, dari 21 kabupaten dan 1 kota di NTT, baru terdapat 2 kabupaten yang telah melaksanakan soft launching MPP, yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada.

"Kedua MPP (tersebut) belum masuk dalam hitungan 52 MPP tadi, karena belum diresmikan oleh Menteri PAN-RB. Berdasarkan Perpres 89 tahun 2021, pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, pelayanan publik yang prima dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepuasan publik terhadap pemerintah, meningkatkan minat investasi para pelaku ekonomi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

Ia melanjutkan, pembangunan MPP juga dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah, cepat, dan murah untuk mengakses layanan yang terintegrasi dalam satu tempat.

"Jadikanlah MPP ini sebagai pintu masuk revitalisasi reformasi birokrasi melalui pelayanan publik di seluruh pemda di NTT," kata Ma'ruf.

Ia menambahkan, penyelenggaraan MPP tidak perlu harus membangun gedung yang besar dan megah, tetapi dapat mengoptimalisasikan gedung yang sudah ada dan disesuaikan dengan karateristik masing-masing daerah.