Kompas.com - 14/03/2022, 16:32 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan sertifikasi halal kini diselenggarakan oleh pemerintah, bukan lagi organisasi masyarakat (ormas), dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Yaqut mengatakan, hal tersebut berdasarkan ketentuan, yakni Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Ia pun mengungkapkan, logo halal yang diterbitkan oleh MUI pun secara bertahap tak lagi berlaku seiring dengan penetapan logo Halal Indonesia oleh Kemenag.

Baca juga: Soal Logo Halal, MUI Harap Keterlibatan Pemerintah Tak Bikin Sertifikasi Jadi Lebih Rumit

Logo Halal Indonesia tersebut berlaku secara nasional mulai Maret 2022 ini lewat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 40 Tahun 2022.

"Di waktu-waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh MUI dinyatakan tidak berlaku lagi," kata Yaqut, dikutip dari akun Instagram resminya, @gusyaqut, Minggu (13/3/2022).

"Sertifikasi halal, sebagaimana ketentuan Undang-undang, diselenggarakan oleh pemerintah, bukan lagi ormas (organisasi masyarakat)," jelas dia.

Kemenag lewat BPJPH pun telah menetapkan tarif layanan untuk permohonan sertifikat halal.

Lewat laman resmi halal.go.id dijelaskan, tarif permohonan sertifikat halal reguler untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan sebesar Rp 300.000 per sertifikat.

Sementara untuk usaha menengah tarif yang ditetapkan sebesar Rp 4 juta, dan usaha besar atau berasal dari luar negeri sebesar Rp 12,5 juta.

Untuk tarif permohonan perpanjangan sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil Rp 200.000.

Sementara untuk tarif permohonan perpanjangan sertifikat halal bagi usaha menengah sebesar Rp 2,4 juta dan untuk usaha besar atau berasal dari luar negeri adalah Rp 5 juta.

Baca juga: Menag: Sertifikasi Halal Diselenggarakan Pemerintah, Bukan Lagi MUI

BPJPH di dalam laman resminya juga menjelaskan, pembayaran tarif layanan sertifikat halal dilakukan melalui satu pintu atau single payment lewat rekening BLU BPJPH.

Adapun secara rinci, berikut adalah tahapan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal di BPJPH yang berlaku sejak 14 Februari 2022:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui aplikasi SiHalal dengan alamat https://ptsp.halal.go.id.

2. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk

3. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja sejak dokumen dinyatakan sesuai oleh LPH

4. LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen

Baca juga: Ada Logo Halal Baru, Produk dengan Label Halal MUI Masih Boleh Beredar?

5. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan unit cost dikali mandays yang telah ditetapkan BPJPH dengan ketentuan biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi dan/atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

6. BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha

7. Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha. Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH.

8. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

Baca juga: Pemerintah Diminta Sosialisasikan Logo Halal yang Baru

9. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.

10. MUI melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan hasil ketetapan halal dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.

11. BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal digital pada aplikasi SiHalal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.