Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyatuan Tanah dan Air di IKN Nusantara Jadi Kontroversi, Ini Kata KSP

Kompas.com - 14/03/2022, 15:09 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong angkat bicara soal prosesi penyatuan tanah dan air di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menuai kontroversi.

Wandy mengatakan, prosesi tersebut merupakan bentuk kegiatan simbolis. Di Indonesia sendiri, beragam kegiatan simbolis mudah ditemui dan sudah menjadi budaya.

"Kegiatan simbolis seperti itu ada di mana-mana dalam budaya kita. Simbol itu bisa dimaknai macam-macam," kata Wandy kepada wartawan, Senin (14/3/2022).

"Yang penting kita melandasi dengan niat baik, untuk tujuan yang juga baik," tuturnya.

Baca juga: Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di IKN Nusantara, Jokowi: Bentuk Kebinekaan dan Persatuan Kuat

Menurut Wandy, sebagai bangsa yang berbudaya, berbagai kegiatan simbolis sudah berlangsung sejak lama di Indonesia dalam berbagai kesempatan.

Misalnya, dalam proses wisuda, mahasiswa umumnya mengenakan baju toga untuk menandai kelulusan.

Kegiatan-kegiatan simbolis itu, kata dia, tidak menjadi soal lantaran memiliki tujuan yang baik.

Konsep yang sama juga diusung dalam prosesi penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara. Wandy menekankan, kegiatan simbolis tersebut punya tujuan baik.

"Jadi kita perlu punya dugaan baik dan menghilangkan prasangka buruk," kata dia.

Baca juga: Kemah Jokowi Simbol Awal Pembangunan IKN Nusantara


Untuk diketahui, Senin (14/3/2022), digelar prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia di titik nol IKN Nusantara.

Adapun prosesi penyatuan tanah dan air itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia.

Masing-masing gubernur secara bergiliran menyerahkan sekeranjang tanah dan kendi berisi air ke Presiden Jokowi. Oleh Jokowi, tanah dan air itu lantas dituangkan dalam kendi besar yang dinamakan kendi Nusantara.

Jokowi mengatakan, prosesi ini menandakan persatuan Indonesia untuk membangun Nusantara.

"Ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini," kata Jokowi, Senin.

Prosesi tersebut pun menuai beragam respons. Sejumlah pihak mengkritik kegiatan itu, bahkan menilainya sebagai hal klenik.

"Praktik semacam itu dalam terminologi sosiologi budaya dan sosiologi politik bisa dikatagorikan sebagai politik klenik," kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun kepada Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

"Suatu praktik politik mengimplementasikan kemauan penguasa (IKN) berdasar imajinasi irasionalitasnya yang meyakini semacam adanya mistisisme tertentu," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com