Penyatuan Tanah dan Air di IKN Nusantara Jadi Kontroversi, Ini Kata KSP

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong angkat bicara soal prosesi penyatuan tanah dan air di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menuai kontroversi.

Wandy mengatakan, prosesi tersebut merupakan bentuk kegiatan simbolis. Di Indonesia sendiri, beragam kegiatan simbolis mudah ditemui dan sudah menjadi budaya.

"Kegiatan simbolis seperti itu ada di mana-mana dalam budaya kita. Simbol itu bisa dimaknai macam-macam," kata Wandy kepada wartawan, Senin (14/3/2022).

"Yang penting kita melandasi dengan niat baik, untuk tujuan yang juga baik," tuturnya.

Menurut Wandy, sebagai bangsa yang berbudaya, berbagai kegiatan simbolis sudah berlangsung sejak lama di Indonesia dalam berbagai kesempatan.

Misalnya, dalam proses wisuda, mahasiswa umumnya mengenakan baju toga untuk menandai kelulusan.

Kegiatan-kegiatan simbolis itu, kata dia, tidak menjadi soal lantaran memiliki tujuan yang baik.

Konsep yang sama juga diusung dalam prosesi penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara. Wandy menekankan, kegiatan simbolis tersebut punya tujuan baik.

"Jadi kita perlu punya dugaan baik dan menghilangkan prasangka buruk," kata dia.

Untuk diketahui, Senin (14/3/2022), digelar prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia di titik nol IKN Nusantara.

Adapun prosesi penyatuan tanah dan air itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia.

Masing-masing gubernur secara bergiliran menyerahkan sekeranjang tanah dan kendi berisi air ke Presiden Jokowi. Oleh Jokowi, tanah dan air itu lantas dituangkan dalam kendi besar yang dinamakan kendi Nusantara.

Jokowi mengatakan, prosesi ini menandakan persatuan Indonesia untuk membangun Nusantara.

"Ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini," kata Jokowi, Senin.

Prosesi tersebut pun menuai beragam respons. Sejumlah pihak mengkritik kegiatan itu, bahkan menilainya sebagai hal klenik.

"Praktik semacam itu dalam terminologi sosiologi budaya dan sosiologi politik bisa dikatagorikan sebagai politik klenik," kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun kepada Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

"Suatu praktik politik mengimplementasikan kemauan penguasa (IKN) berdasar imajinasi irasionalitasnya yang meyakini semacam adanya mistisisme tertentu," tuturnya.