Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Dudung: Demokrasi TNI AD Hanya Loyalitas dan Tegak Lurus ke Pimpinan

Kompas.com - 14/03/2022, 15:22 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menegaskan bahwa demokrasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) hanya berbentuk loyalitas dan tegak lurus terhadap pimpinan.

Hal ini juga sebagaimana penekanan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2022 beberapa waktu lalu.

“Beberapa penekanan seperti yang sudah disampaikan Presiden Republik Indonesia, TNI AD saya minta tidak ikut ikutan di dalam demokrasi. Demokrasi TNI AD hanya loyalitas dan tegak lurus kepada pimpinan kita,” kata Dudung saat berkunjung ke Kodam Jaya, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Baca juga: KSAD Dudung Berpesan pada Prajurit: Jangan Pernah Lukai Hati Rakyat

Ia memastikan bahwa prajurit TNI AD harus loyal dan tegak lurus kepada panglima TNI dan Presiden.

Untuk itu, ia meminta agar prajuritnya tidak berbicara mengenai demokrasi, termasuk terkait Pemilu 2024.

“Tidak ada berbicara tentang masalah demokrasi, berbicara tentang (Pemilu) 2024 dan sebagainya,” tegas dia.

Baca juga: KSAD Dudung: Pangdam hingga Danrem Jangan Sampai Undang Penceramah Radikal!

Di samping itu, ia menekankan supaya prajurit TNI AD fokus dengan melaksanakan tugas pokoknya.

Ia juga meminta supaya dalam melaksanakan tugas pokok tersebut bisa mengedepankan kedisiplinan militer yang optimal.

“Kita lakukan disiplin militer, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mencoba menggangu demokrasi,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Nasional
Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Nasional
Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Nasional
Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Nasional
Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Nasional
Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Nasional
Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Nasional
Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

"One Way" Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

Nasional
Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com