Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Telah Kehilangan Pamor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 dinilai telah kehilangan pamor.

Seperti diketahui, wacana penundaan pemili dihembuskan sejumlah ketua umum partai politik.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, hilangnya pamor itu karena penolakan publik yang relatif kencang.

"Publik menolak, peta politik di Senayan berubah total," kata Arya dalam diskusi "Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024" di Jakarta Barat, Minggu.

Baca juga: Persoalkan Klaim Banyak Warga Dukung Penundaan Pemilu, Adian Napitupulu: Rakyat Tak Bisa Diklaim Semena-mena

Berdasarkan hasil survei opini publik dari lembaga survei yang kredibel, katanya, publik memiliki kecenderungan untuk menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu Serentak 2024.

"Survei opini publik hasilnya sudah jelas. Kalau dari lembaga-lembaga big data kredibel, banyak orang yang enggak setuju," tambahnya.

Dia menambahkan situasi perpolitikan antarpartai menunjukkan mayoritas partai politik yang berada di Kompleks Parlemen juga telah menyatakan sikap berupa penolakan terhadap usulan penundaan Pemilu Serentak 2024.

"Karena sekarang mayoritas fraksi di DPR itu juga menolak secara tegas gagasan untuk menunda Pemilu 2024," tukasnya.

Oleh karena itu, menurutnya tidak ada alasan politik cukup kuat untuk menunda agenda Pemilu Serentak 2024. Apalagi kondisi politik Indonesia saat ini sedang mengalami kompleksitas tinggi di tingkat internasional maupun domestik.

Di tingkat internasional, Indonesia sedang mengemban tugas Presidensi G20 di 2022 dan sebagai Ketua ASEAN di 2023.

Baca juga: Klaim Luhut soal Big Data Tunda Pemilu 2024 Dinilai Manipulasi Informasi

"Di domestik, beberapa kepala daerah akan berganti menjadi Plt. (pelaksana tugasnya). Tantangan kami juga menghadapi situasi pandemi, harus melakukan proses pemulihan ekonomi yang total. Harusnya, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk mendorong isu penundaan Pemilu," katanya.

Dengan kondisi urgensi tersebut, dia mengatakan Pemerintah seharusnya tidak membawa kembali isu penundaan Pemilu Serentak 2024.

"Stabilitas Pemerintah tergantung legitimasi publik dan politik. Nnggak ada alasan moral untuk mendorong penundaan Pemilu," ujarnya.