Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Kelahiran Gerakan Non-Blok

Kompas.com - 13/03/2022, 01:00 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela

Editor

KOMPAS.com - Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement adalah suat organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun.

Pada awalnya, Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan himpunan negara-negara yang baru merdeka atau negara berkembang yang tidak memihak kepada salah satu blok era perang dingin.

Negara-negara yang digolongkan baru merdeka meliputi semua negara yang terbebas dari penjajahan seiring dengan berakhirnya perang dunia II pada tahun 1945.

Berakhirnya Perang Dunia II Memprakarsai Lahirnya GNB

Pasca perang dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet berebut pengaruh di dunia. Amerika Serikat bersama negara-negara barat (Eropa, Amerika, Australia) yang berhaluan kapitalis-liberal disebut Blok Barat. Sedangkan Uni Soviet bersama negara-negara komunis di Eropa Timur dan Asia disebut Blok Timur.

Era perang dingin kemudian berakhir akibat terjadinya revolusi demokratik di Eropa Timur pada sekitar tahun 1980 dan puncaknya ketika Uni Soviet pecah pada tahun 1991. Situasi perang dingin pada saat itu melahirkan kesadaran negara-negara yang baru merdeka untuk tidak terseret ke dalam arus persaingan militer dan kekuatan pertahanan.

Negara-negara baru memusatkan perhatian pada usaha-usaha pembangunan sosial dan ekonomi setelah terlepas dari penajajahan. Lima kepala negara yang memprakarsai pembentukan GNB adalah Joseph Broz Tito (Presiden Yugoslavia), Soekarno (Presiden Indonesia), Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir), Pandit Jawaharlul Nehru (Perdana Menteri India), dan Kwan Nkrumah (Presiden Ghana).

Baca juga: Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Empat Pertemuan Menuju Deklarasi GNB

Sebelum berhasil mendeklarasikan GNB, para pemimpin negara berkembang mengadakan empat kali pertemuan, yaitu:

  • Pertemuan di Kolombo pada 28 April - 2 Mei 1954: Istilah non-alignment atau tidak memihak pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jawaharlul Nehru dalam pertemuan ini. Nehru memarparkan lima prinsip yang kemudian dijadikan dasar GNB, yaitu:
    • Saling menghormati kedaulatan teritorial.
    • Tidak saling melakukan agresi.
    • Tidak saling mencampuri urusan dalam negeri.
    • Setara dan saling menguntungkan.
    • Hidup berdampingan secara damai.
  • Pertemuan di Bogor pada 29 Desember 1954: Membahas rencana mengundang negara-negara yang akan hadir dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung.
  • Pertemuan KAA di Bandung: KAA berlangsung pada 18 - 24 April 1955 di Bandung. KAA menjadi tonggak sejarah lahirnya Gerakan Non-Blok. KAA dihadiri 29 negara yang berhasil menyepakati prinsip berdirinya GNB. Terdiri dari 10 prinsip yang kemudian disebut Dasa Sila Bandung.
  • Pertemuan di Kairo pada 5 - 12 Juni 1961: Pertemuan di Kairo menghasilkan lima kriteria keanggotaan GNB, yaitu:
    • Negara calon anggota GNB harus menjunjung tinggi kemerdekaan dan dapat hidup berdampingan dengan negara-negara yang memiliki perbedaan politik dan sistem sosial.
    • Negara calon anggota harus tegas dalam mendukung gerakan kemerdekaan nasional.
    • Negara calon anggota tidak boleh menjadi anggota salah satu aliansi militer negara adidaya (Amerika Serikat dan Uni Soviet).
    • Jika negara calon anggota memiliki kesepakatan bilateral dengan salah satu blok atau menjadi anggota pakta pertahanan regional, maka kesepakatan itu harus diakhiri dengan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik dengan negara adidaya.
    • Jika negara calon anggota mengizinkan pangkalan militer negara lain, maka kesepakatan yang mendasarinya tidak boleh berhubungan dengan konflik negara-negara adidaya.

Dasasila Bandung dan lima kriteria keanggotaan dijadikan dasar setiap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Non-Blok yang dihadiri para kepala negara anggota.

Pada KTT I di Yugoslavia tanggal 1 - 6 September 1961, dideklarasikan secara resmi berdirinya GNB. Deklarasi itu ditandatangani 25 kepala negara yang hadir dalam KTT tersebut.

 

Referensi

  • Suhardi. 2010. Serba Tahu tentang Dunia. Yogyakarta: Pustaka Anggrek
  • Prasetyono, Tri. 2020. Mengenal ASEAN dan Negara-negaranya. Semarang: ALPRIN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com