Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Koordinasi dengan Bareskrim Terkait TPPU Setya Novanto

Kompas.com - 11/03/2022, 22:06 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, koordinasi itu telah dilakukan oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK.

“TPPU SN (Setya Novanto) yang di Bareskrim kami sudah minta ke kedeputian korsup untuk berkoordinasi dengan Bareskrim. Di Bareskrim sana TPPU-nya itu yang menangani bukan direktorat tipikor, tetapi direktorat tindak pidana ekonomi tertentu,” ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, (11/3/2022).

Alex mengatakan, pihaknya belum mengetahui predicate crime atau tindak pidana TPPU terhadap Novanto. Menurut dia, jika TPPU eks ketua DPR itu terkait dengan korupsi maka akan didorong untuk diambil KPK.

Baca juga: Kubu Setya Novanto dan Nurhadi Bentrok di Lapas Sukamiskin Bandung, Kalapas: Gara-gara Tidak “Kulonuwun”

"Kalau predikat crime nya korupsi kan KPK yang nangani, kita belum tahu apa predikat crime SN yang ditangani oleh direktorat tindak pidana ekonomi tertentu itu." ucap Alex.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak KPK mengambil alih penanganan perkara dugaan TPPU Novanto dari Bareskrim Polri.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Bareskrim sudah melakukan penyidikan dugaan TPPU Novanto, namun penanganan perkara itu mangkrak.

"Karena di Bareskrim tidak jalan lagi kasusnya, ini harus diambil alih KPK karena perkara pokok korupsi KTP-el itu ada di KPK," kata Boyamin, melansir Antara, Sabtu (12/2/2022).

Novanto merupakan terpidana perkara korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el).

Ia divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Banyak Pihak Ajukan 'Amicus Curiae' Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Banyak Pihak Ajukan "Amicus Curiae" Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Nasional
Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Nasional
Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Serahkan 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres ke MK

Asosiasi Pengacara Indonesia di AS Serahkan "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres ke MK

Nasional
Teken Perjanjian Investasi Terbaru, Pemerintah Wajibkan Apple Bangun Fasilitas Pendidikan Keempat di Bali

Teken Perjanjian Investasi Terbaru, Pemerintah Wajibkan Apple Bangun Fasilitas Pendidikan Keempat di Bali

Nasional
Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap

Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat Palsu TNI untuk Hindari Ganjil Genap

Nasional
Dikawal LPSK, Ajudan SYL Hadir di Ruang Sidang

Dikawal LPSK, Ajudan SYL Hadir di Ruang Sidang

Nasional
Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com