Prediksi "Main Cantik" Jokowi Buat PAN Dapat Jatah Kursi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut bakal mendapat jatah menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Apa strategi yang akan digunakan Jokowi untuk mengakomodir PAN?

Isu mengenai PAN akan mendapat kursi di Kabinet Indonesia Maju berhembus menyusul kabar Jokowi akan melakukan reshuffle di akhir Maret mendatang.

PAN memang belum mendapat "hadiah" pos menteri sejak menyatakan bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada Agustus 2021.

Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institut, Ari Junaedi menilai, masuknya PAN di Kabinet Indonesia Maju akan menggoyahkan koalisi partai politik pendukung Jokowi.

Baca juga: Kisah PAN Koalisi Tanpa Keringat Jokowi yang Tak Dapat Kursi Menteri, Kini Dukung Penundaan Pemilu

Sebab jika untuk mengakomodir PAN Jokowi harus mengurangi jatah pos menteri parpol pendukung lain, pasti hal tersebut akan menimbulkan gesekan politik.

"Jika menteri yang akan dicopot dan akan diisi dengan kader PAN, maka partai asal menteri yang didegradasi akan kecewa," kata Ari Junaedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Untuk menyiasatinya, Jokowi diprediksi akan mengambil pos menteri yang diisi dari kalangan profesional. Itu berarti, Jokowi akan me-reshuffle menteri non-parpol.

"Bisa jadi Jokowi menggunakan cara aman misal mengganti menteri yang bukan berasal dari kader partai," ujar Ari.

Jika Jokowi menerapkan cara ini, Ari menilai hubungan presiden dengan parpol koalisi tidak akan bermasalah.

Baca juga: PAN Disebut Bakal Masuk Kabinet, Gerindra: Tergantung Penilaian Presiden, Dibutuhkan atau Tidak

"Dengan cara ini, Jokowi bermain cantik yakni mengakomodasi PAN sebagai pendatang baru dan mengantisipasi "ghosting" dari partai pendukung," sebut Dosen Komunikasi Politik Universitas Indonesia tersebut.

Terlepas dari itu, Ari mengkritisi adanya kabar Jokowi akan membuat pos baru untuk diberikan kepada PAN, lewat jabatan wakil menteri.

Selain tidak efektif dalam manajemen birokrasi, penambahan pos wamen disebut menjadi langkah yang memboroskan anggaran negara.

"Hitung biaya negara untuk pos Wamen, berapa anggaran untuk mobil dinas, gaji dan tunjangan untuk wamen dan lain-lain," papar Ari.

"Belum lagi masa pemerintahan Jokowi tinggal seumur jagung sehingga penciptaan posisi wamen sangat tidak efisien dan efektif dalam hal penganggaran," lanjut akademisi yang pernah menjadi Tenaga Ahli Desk Pilkada Kementerian Dalam Negeri itu.