Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duduk Perkara Adam Deni dan Ahmad Sahroni: Dugaan Ancaman dalam Unggahan Data Pembelian Sepeda

Kompas.com - 09/03/2022, 08:01 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat media sosial Adam Deni mestinya telah menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Senin (7/3/2022).

Namun, sidang ditunda karena jaksa penuntut umum (JPU) belum mendapatkan surat penetapan sidang.

Majelis hakim akhirnya sepakat untuk menunda sidang dengan agenda pembacaan dakwaan pada Senin (14/3/2022) pekan depan.

Adam ditetapkan sebagai tersangka pada 1 Februari 2022.

Baca juga: Kuasa Hukum Jerinx Laporkan Adam Deni Atas Dugaan Pengaduan Palsu

 

Satu hari berselang, ia ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

Saat itu, pihak kepolisian menjelaskan Adam dilaporkan karena mengunggah data pribadi seseorang tanpa izin di media sosial miliknya.

Pelapor adalah seseoran berinisial SYD yang belakangan diketahui merupakan salah satu tim kuasa hukum anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni.

Data yang diunggah

Kuasa hukum Ahmad Sahroni, Arman Hanis mengungkapkan, Adam telah mengunggah dokumen pembelian sepeda milik kliennya.

Adam tidak menyertakan permintaan tertentu pada Sahroni. Tapi, Arman menuturkan, ada keterangan Adam dalam unggahan dokumen itu yang dinilai seolah-olah mengancam Sahroni.

“Kalau indikasi ke pemerasan kami belum tahu, tapi caption dalam unggahan seolah-olah diduga mengancam klien kami,” terang Arman.

Baca juga: Serangan Balik Sahroni dan Kibar Bendera Putih dari Adam Deni

Ia pun berharap Adam bisa dihukum setimpal atas perbuatannya itu.

Teman baik

Sementara itu kuasa hukum Adam, Susandi mengungkapkan, kliennya sebenarnya berteman baik dengan Sahroni.

“Perlu di ingat Bang Sahroni, Abang kan berteman baik dengan Adam Deni dan kerap bertemu untuk liburan dengan beliau di luar kota,” kata Susandi pada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Susandi pun tak ingin kliennya dipojokkan dengan berbagai narasi di luar persidangan.

Ia ingin perkara ini dibuktikan di meja hijau sesuai keinginan Sahroni.

“Kalau Abang sudah memaafkan dan meminta supaya proses hukum tetap berjalan, ya sudah, kita bertarung di meja pengadilan,” sebut dia.

Baca juga: Pihak Adam Deni Jawab Tudingan Pemerasan dari Ahmad Sahroni hingga Singgung soal Restorative Justice

Susandi menampik Adam disebut akan melakukan pemerasan pada Sahroni dengan mengunggah dokumen tersebut.

“Perlu saya sampaikan bahwa klien kami tidak pernah memeras atau pun meminta uang dalam bentuk apapun kepada Ahmad Sahroni,” imbuhnya.

Upaya mediasi yang gagal

Pihak Adam telah mencoba melakukan upaya mediasi dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan Susandi, tiga upaya mediasi telah dilakukan namun gagal.

Pertama, kuasa hukum Adam mencoba untuk berkomunikasi dengan kuasa hukum Sahroni.

Langkah ini terkendala karena ketua kuasa hukum Sahroni sempat terinfeksi Covid-19 dan harus menjalani isolasi mandiri.

Baca juga: Tangis Ibu Adam Deni Saat Minta Maaf kepada Ahmad Sahroni

Kedua, ibu dan pacar Adam telah mendatangi kediaman pribadi Sahroni tapi tidak bisa bertemu karena Wakil Ketua Komisi III DPR itu berada di luar kota.

Terakhir, melalui video permintaan maaf Adam pada Sahroni diunggah 22 Februari 2022.

Adam mengaku bersalah dan meminta agar perkara diselesaikan secara damai.

Pihak Sahroni mengatakan telah memaafkan Adam, namun tetap melanjutkan proses hukum yang berlaku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com