PAN Disebut Bakal Masuk ke Kabinet, PPP: Wajar Saja, Namanya Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai wajar apabila Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan jatah kursi menteri dalam reshuffle atau perombakan kabinet.

Namun, di sisi lain, Baidowi menilai wajar pula apabila PAN tak masuk kabinet melalui reshuffle karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Ya kalau kemudian PAN yang gabung ya wajar saja namanya koalisi, kalau pun kemudian PAN enggak jadi masuk kabinet, ya juga biasa saja karena itu merupakan hak prerogatif dari presiden," kata Baidowi saat dihubungi, Selasa (8/3/2022).

Baca juga: Politisi PKB: Infonya Reshuffle Akhir Maret, PAN Dapat 1 Kursi Menteri dan Wamen

Baidowi pun menyerahkan sepenuhnya waktu pelaksanaan perombakan kabinet kepada Jokowi, meski isu tersebut bukan pertama kali berhembus.

Ia pun meyakini, Jokowi juga memiliki parameter tersendiri dalam menentukan menteri-menteri yang akan dirombak lewat reshuffle kabinet.

"Apakah kemudian di Rabu Pon atau Rabu yang lain ya semuanya ada di presiden, termasuk juga parameter menteri-menteri yang akan di-reshuffle itu semuanya ada di Presiden Jokowi," kata Baidowi.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Gerakan Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.

Baca juga: Kisah PAN Koalisi Tanpa Keringat Jokowi yang Tak Dapat Kursi Menteri, Kini Dukung Penundaan Pemilu

Luqman menuturkan, dalam reshuffle nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Selasa.

Isu reshuffle kembali berhembus setelah beredar kabar bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo pada pekan lalu untuk membahas perombakan kabinet.

Baca juga: Saat PAN, PKB, dan Golkar Satu Suara Soal Perpanjangan Jabatan Presiden...

Zulkifli membantah dirinya bertemu dengan Jokowi. Ia pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," kata Zulhas, sapaan Zulkifli, Senin (7/3/2022).

Diketahui, PAN telah menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021.

Namun, hingga kini, PAN tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Inodnesia Maju.