Jokowi Klaim Taat Konstitusi, Azyumardi: Tidak Tegas Jawab Kegaduhan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyatakan akan mematuhi konstitusi, belum menjawab kegaduhan politik belakangan ini.

Kegaduhan politik ini disebabkan karena munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden yang diembuskan elite partai politik.

“Pernyataan Presiden Jokowi bahwa ia taat, tunduk dan patuh pada konstitusi masih normatif; tidak cukup tegas menjawab kegaduhan politik tiga parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu 14 Februari 2024,” kata Azyumardi kepada Kompas.com, Minggu (6/3/2022).

Baca juga: 3 Pernyataan Jokowi Terkait Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden…

Menurut dia, jawaban Jokowi tidak eksplisit dan tegas menyatakan sikap menolak terhadap wacana yang diusulkan elite partai politik.

Dengan merujuk pernyataan tersebut, Azyumardi menilai ke depan masih tetap perlu diperhatikan.

“Masih tetap perlu diwaspadai,” tegas Azyumardi.

Di samping itu, pihaknya mengingatkan supaya Jokowi tidak membiarkan “bola liar” terus bergerak mengenai isu politik ini.

Sebab, isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden telah menciptakan kegaduhan politik.

Baca juga: Membaca Sikap Mengayun Jokowi soal Usul Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

“Sebaliknya mendorong parpol dan lembaga terkait untuk konsolidasi dan menyiapkan Pemilu 2024 sebaik-baiknya sesuai waktu,” terang dia.

Adapun usulan penundaan pemilu pertama kali kembali dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Beberapa hari kemudian, Partai Golkar dan PAN juga punya narasi yang sama.

Sementara itu, enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Partai Gerindra menyatakan menolak.