Kompas.com - 04/03/2022, 11:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mengatakan, isu penundaan Pemilu 2024 tidak menjadi prioritas pemerintah. Karena itu dia meminta semua pihak agar tidak menyeret Presiden Joko Widodo dalam wacana penundaan itu.

“Isu penundaan ini tidak menjadi prioritas (pemerintah) sampai saat ini. Yang kami harap jangan diseret-seret (Presiden dalam wacara penundaan pemilu 2024),” ujar Faldo, Jumat (4/2/2022).

Faldo juga menanggapi isu adanya sejumlah pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi yang telah mendorong adanya penundaan pemilu mendatang.

Baca juga: Ancaman Demokrasi Semu di Balik Wacana Penundaan Pemilu

Menurut Faldo, informasi tersebut semuanya berasal dari sumber yang anonim. Dia menyebutkan hal itu sebagai gosip politik.

“Narsumnya anonim semua. Bisa saja saya anggap ini sebuah gosip politik, gosip politik biasa saja gitu dan ini sebuah konsekuensi dan terkait tuduhannya saya bisa sebut juga ini imajinasi," ujar dia.

"Tapi ya kami tampung saja, kan ini banyak ide, banyak pikiran, justru di sini kita makin paham bagaimana kita mengelola keberagaman pikiran-pikiran yang ada,” tambah Faldo.

Sebelumnya, tiga ketua umum parpol koalisi pemerintahan Presiden Jokowi berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan kepala negara. Ketiga ketua umum parpol koalisi itu adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca juga: 2 Sisi Wajah Pemerintah: Dulu Ngotot Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Kini Minta Pemilu 2024 Ditunda

Wacana perpanjangan kekuasaan kembali ramai dibicarakan akhir-akhir ini setelah tahun lalu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memunculkan isu itu.  Isu perpanjangan masa jabatan presiden itu kemudian berujung pada wacana Presiden Jokowi tiga periode.

Namun, Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak pernah berniat ingin menjadi presiden tiga periode. Jokowi mengatakan bahwa  itu menyalahi konstitusi.

UUD 1945 mengatur, masa jabatan presiden oleh orang yang sama hanya boleh maksimal dua periode.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Bakal Gelar Rakernas pada Agustus Tentukan Capres

Gerindra Bakal Gelar Rakernas pada Agustus Tentukan Capres

Nasional
Dapat Banyak Usulan Capres, PAN Bakal Gelar Rakernas Akhir Agustus

Dapat Banyak Usulan Capres, PAN Bakal Gelar Rakernas Akhir Agustus

Nasional
Gerindra Akan Gelar Rakernas, Minta Jawaban Prabowo untuk Maju jadi Capres

Gerindra Akan Gelar Rakernas, Minta Jawaban Prabowo untuk Maju jadi Capres

Nasional
Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis...

Mengingat Kisah Ibu Musa dan Fidelis dalam Perjuangan Legalisasi Ganja Medis...

Nasional
Politikus PDI-P Minta Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis Disikapi Hati-hati, Bukan Latah

Politikus PDI-P Minta Wacana Legalisasi Ganja untuk Medis Disikapi Hati-hati, Bukan Latah

Nasional
Sarankan Lili Pintauli Mundur sebelum Disidang Etik Dewas: Hemat Waktu

Sarankan Lili Pintauli Mundur sebelum Disidang Etik Dewas: Hemat Waktu

Nasional
ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

ICW Minta PDI-P Terangkan Status Keanggotaan Juliari Batubara

Nasional
Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Soal Aksi 900 Hari Harun Masiku Buron, KPK: Kenapa ICW Hanya Fokus ke Dia?

Nasional
Kekecewaan Adam Deni Atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Kekecewaan Adam Deni Atas Vonis 4 Tahun Terkait Penyebaran Dokumen Pribadi Ahmad Sahroni

Nasional
Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Menakar Peluang Jokowi Hentikan Perang

Nasional
Dua Tersangka KSP Indosurya Dibebaskan, Mahfud: Kasus Ini Tak Akan Dihentikan!

Dua Tersangka KSP Indosurya Dibebaskan, Mahfud: Kasus Ini Tak Akan Dihentikan!

Nasional
Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

Kajian Komprehensif Penggunaan Ganja untuk Kepentingan Medis Diperlukan...

Nasional
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, KSP: Jika Tidak Diatur, Kuota Tak Cukup Setahun

Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi, KSP: Jika Tidak Diatur, Kuota Tak Cukup Setahun

Nasional
Bakamla Harap Kerja Sama Keamanan Maritim dengan Filipina Kian Kuat

Bakamla Harap Kerja Sama Keamanan Maritim dengan Filipina Kian Kuat

Nasional
Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.