Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tetap Hadiri Deklarasi Capres meski Wacanakan Pemilu Ditunda, Cak Imin: Namanya Juga Usulan

Kompas.com - 02/03/2022, 13:53 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tetap menghadiri deklarasi pencalonan dirinya sebagai calon presiden 2024 di sejumlah daerah.

Padahal, pria yang akrab disapa Cak Imin itu baru-baru ini mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Usulan tersebut juga diikuti oleh sejumlah ketua umum partai politik lain.

Ditanya soal pernyataannya yang paradoks, Muhaimin hanya menanggapi santai.

"Namanya juga usulan kan. Soal target pemilu kan tetap. Itu (penundaan) usulan saja," kata Muhaimin di Makassar, Rabu (2/3/2022).

"Itu (deklarasi) kan amanah, kita anggap amanah sehingga kita bisa berjuang dengan sungguh-sungguh," lanjutnya.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, Parpol Diminta Konsisten Jalankan Amanat Konstitusi

Teranyar, deklarasi pencalonan Muhaimin sebagai presiden dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (1/3/2022).

Hari itu, deklarasi dihelat oleh DPW-DPW PKB Sulawesi dan Kalimantan.

Cak Imin juga dideklarasikan sebagai capres 2024 oleh kelompok yang mengatasnamakan diri alumni Universitas Indonesia Timur, komunitas pekerja kesehatan Sulawesi Selatan, dan tim sukses H. Haruna, anggota Komisi IX DPR RI, pada hari yang sama.

Muhaimin mengaku masih berkomunikasi dengan partai-partai politik lain, baik soal pencalonan dirinya maupun terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

"Komunikasi tentu terus dilakukan, butuh waktu dan proses. Kita lihat sampai tahun 2023 awal, sudah akan kelihatan. Masih harus semua ketua umum kita ajak bicara (soal wacana penundaan pemilu)," ungkap Wakil Ketua DPR RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com