Tolak Pemilu Ditunda, Surya Paloh Tak ingin Nasdem Dianggap Khianati Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, Nasdem tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi sehingga Nasdem tegas menolak wacana penundaan Pemilihan Umum 2024.

"Partai NasDem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi," kata Paloh, dikutip dari siaran pers, Selasa (1/3/2022).

Paloh juga menegaskan, Nasdem teguh memegang aturan bernegara merujuk konstitusi yang ada.

Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Nasdem Tak Gelar Konvensi Capres 2024

Ia mengingatkan, Undang Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode dan pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," kata Paloh.

Ia berpendapat, pemilu boleh saja ditunda dalam keadaan terpaksa seperti terjadi perang atau bencana alam yang luar biasa.

Namun, Paloh menilai saat ini tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024 karena negara sedang dalam keadaan kondusif dan baik-baik saja, perekonomian pun menunjukkan tren positif.

Baca juga: Nasdem Sebut Usul Cak Imin Tunda Pemilu Tak Sejalan dengan UUD 1945

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap mematuhi konstitusi bahwa pemilu digelar pada 2024.

"Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," kata Paloh.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan Pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.