Patuhi Konstitusi, Surya Paloh Tegaskan Nasdem Tolak Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, partainya menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagaimana diusulkan oleh sejumlah elite partai politik.

Paloh menyatakan, Nasdem memegang teguh bernegara merujuk konstitusi yang ada di mana Undang Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode dan pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu (dua periode), maka NasDem akan berada paling depan (mematuhi aturan)," kata Paloh dalam siaran pers, Selasa (1/3/2022).

Paloh menuturkan, Partai Nasdem juga tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi sehingga Nasdem menolak pengunduran pemilu.

Baca juga: Tanda Tanya soal Klaim Big Data Cak Imin di Wacana Pemilu Ditunda

Ia berpendapat, pemilu boleh saja ditunda dalam keadaan terpaksa seperti terjadi perang atau bencana alam yang luar biasa.

Namun, Paloh menilai saat ini tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024 karena negara sedang dalam keadaan kondusif dan baik-baik saja, perekonomian pun menunjukkan tren positif.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap mematuhi konstitusi bahwa pemilu digelar pada 2024.

"Tentu kita mengajak semua pihak, untuk tetap menggelar Pemilu," kata Paloh.

Ia pun mengistruksikan seluruh kader Nasdem di parlemen untuk mendorong agar pemilu tidak ditunda.

Labih lanjut, Paloh juga mengimbau seluruh kader dan masyarakat untuk tidak menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang muncul beberapa waktu terakhir.

Baca juga: KPU: Pemilu Harus Sesuai Jadwal, Situasi Politik Saat ini Normal

"Sistem negara kita demokrasi, yang mana demokrasi super liberal. Kalau baru exercise gini dan lempar-lempar kecil ya Nasdem pahami itu, jadi belum tertarik bahas ini secara serius," ujar Paloh.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan Pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.