Ukraina Kian Genting, Begini Kondisi Terkini dan Kebijakan Terbaru Pemerintah Terhadap WNI

Pihaknya meminta WNI untuk mengunjungi titik aman di KBRI.

Mereka yang kesulitan untuk mendapatkan transportasi menuju titik aman dapat melaporkan diri untuk dilakukan penjemputan.

Baca juga: Perbandingan Kekuatan Militer Rusia Vs Ukraina: Tentara hingga Tank

"Sedangkan untuk warga negara Indonesia yang ada di selatan Ukraina yaitu ada di Odessa, kita juga meminta mereka berkumpul di sana, di beberapa titik, dan juga yang ada di Lviv itu kota yang dekat dengan perbatasan Polandia," ujarnya.

Judha berharap, ketika para WNI itu sudah bisa dievakuasi, mereka bukan hanya berlindung di titik safe house melainkan bisa diterbangkan ke negara tetangga yang relatif aman.

“Kita sedang mengupayakan untuk melakukan evakuasi ke Polandia maupun ke Rumania,” tutur Judha.

3. KBRI di Ukraina

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya belum berencana untuk menonaktifkan aktivitas di KBRI di Kota Kiev, Ukraina meski saat ini kondisi di negara tersebut sedang tidak kondusif.

"Sejauh ini belum ada rencana untuk menutup atau menonaktifkan aktivitas KBRI, kalaupun kondisi di Kiev tidak lagi kondusif," kata Teuku dalam konferensi pers yang sama.

Baca juga: Profil Volodymyr Zelensky: Komedian yang Jadi Presiden Ukraina, Kini “Target No.1” Rusia

Namun, Teuku mengatakan, pemerintah tengah memikirkan pengalihan kegiatan KBRI dari Kota Kiev ke tempat lain yang kondisinya lebih aman. 

"Untuk pelaksanaan kegiatan KBRI tengah dipikirkan untuk kita mengalihkan kegiatan di tempat lainnya yang lebih bisa dipastikan tingkat keamanannya," ujarnya.

4. Seruan kepada PBB

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta semua pihak menghormati tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk integritas wilayah dan kedaulatan.

"Oleh karenanya, serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia," bunyi pernyataan Kemenlu, Jumat (25/2/2022).

Kemenlu mengatakan, pemerintah Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

Selain itu, pemerintah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.