Ukraina Kian Genting, Begini Kondisi Terkini dan Kebijakan Terbaru Pemerintah Terhadap WNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Sabtu (26/2/2022) malam melaporkan kondisi terkini warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina, menyusul serangan militer Rusia yang terus terjadi.

Kemenlu juga mengumumkan kebijakan pemerintah terhadap para WNI yang saat ini masih berada di negeri pecahan Uni Soviet tersebut.

Perang Rusia vs Ukraina hingga Jumat (25/2/2022) telah menewaskan 137 tentara Ukraina, sedangkan 360 lainnya luka-luka

1. WNI diklaim kondisi aman

Kemenlu melaporkan, ada 153 orang WNI yang tersebar di beberapa wilayah di Ukraina. Mereka diklaim dalam kondisi aman.

"Mereka saat ini semuanya alhamdulillah dalam kondisi aman dan selamat,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (26/2/2022). .

Baca juga: Rangkuman Hari Ketiga Serangan Rusia ke Ukraina, Pengepungan Kiev, Abramovich serahkan Chelsea, 120.000 Pengungsi

Sebagian disebut telah berada di beberapa titik safe house yang telah disiapkan oleh KBRI.

Namun demikian, Kemenlu menyebut ada 13 WNI yang berada di medan pertempuran di Ukraina.

Saat ini, kata Judha, belasan WNI tersebut berada di rumah majikan masing-masing sambil menunggu situasi aman.

"Untuk WNI yang ada di Ukraina Timur, ada 4 WNI di Kharkiv dan 9 WNI di Chernihiv. Situasi saat ini memang di wilayah itu sudah menjadi medan pertempuran," kata Judha

Baca juga: Invasi Rusia ke Ukraina: Gagalnya Upaya Diplomasi?

Judha mengatakan, pihak KBRI awalnya berupaya melakukan penjemputan 13 WNI tersebut. Namun, kondisi di dua daerah tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan penjemputan.

"Maka kami minta mereka untuk stay di rumah tersebut juga yang sudah dibekali dengan logistik memadai. Kami saat ini berupaya," ujarnya.

KOMPAS.com/SANIA MASHABI Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha.

2. Upayakan penjemputan dan evakuasi

Di luar 13 WNI di kawasan medan tempur, KBRI berupaya menjemput WNI yang tersebar di Ukraina. Judha menyatakan, pemerintah telah menyiapkan pesawat dan tim evakuasi.

Judha mengatakan, pemerintah terus berkomunikasi dengan WNI dan mengimbau mereka untuk segera melaporkan diri ke KBRI guna melengkapi data-data untuk proses evakuasi lebih lanjut.

Pihaknya meminta WNI untuk mengunjungi titik aman di KBRI.

Mereka yang kesulitan untuk mendapatkan transportasi menuju titik aman dapat melaporkan diri untuk dilakukan penjemputan.

Baca juga: Perbandingan Kekuatan Militer Rusia Vs Ukraina: Tentara hingga Tank

"Sedangkan untuk warga negara Indonesia yang ada di selatan Ukraina yaitu ada di Odessa, kita juga meminta mereka berkumpul di sana, di beberapa titik, dan juga yang ada di Lviv itu kota yang dekat dengan perbatasan Polandia," ujarnya.

Judha berharap, ketika para WNI itu sudah bisa dievakuasi, mereka bukan hanya berlindung di titik safe house melainkan bisa diterbangkan ke negara tetangga yang relatif aman.

“Kita sedang mengupayakan untuk melakukan evakuasi ke Polandia maupun ke Rumania,” tutur Judha.

3. KBRI di Ukraina

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya belum berencana untuk menonaktifkan aktivitas di KBRI di Kota Kiev, Ukraina meski saat ini kondisi di negara tersebut sedang tidak kondusif.

"Sejauh ini belum ada rencana untuk menutup atau menonaktifkan aktivitas KBRI, kalaupun kondisi di Kiev tidak lagi kondusif," kata Teuku dalam konferensi pers yang sama.

Baca juga: Profil Volodymyr Zelensky: Komedian yang Jadi Presiden Ukraina, Kini “Target No.1” Rusia

Namun, Teuku mengatakan, pemerintah tengah memikirkan pengalihan kegiatan KBRI dari Kota Kiev ke tempat lain yang kondisinya lebih aman. 

"Untuk pelaksanaan kegiatan KBRI tengah dipikirkan untuk kita mengalihkan kegiatan di tempat lainnya yang lebih bisa dipastikan tingkat keamanannya," ujarnya.

4. Seruan kepada PBB

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta semua pihak menghormati tujuan dan prinsip piagam PBB dan hukum internasional, termasuk integritas wilayah dan kedaulatan.

"Oleh karenanya, serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Serangan juga sangat membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia," bunyi pernyataan Kemenlu, Jumat (25/2/2022).

Kemenlu mengatakan, pemerintah Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua pihak menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi.

Selain itu, pemerintah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi.