Kompas.com - 26/02/2022, 17:01 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan hasil survei tidak bisa digunakan sebagai alasan memunculkan wacana perpanjangan jabatan Presiden.

Hal itu disampaikan Hidayat menanggapi hasil berbagai lembaga survei yang menunjukan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.

“Belakangan yang menjadi penting untuk dikritisi ketika hasil survei dijadikan alasan untuk memperpanjang jabatan Presiden,” sebut Hidayat dalam diskusi virtual, Sabtu (26/2/2022).

Hidayat menyampaikan persoalan menambah masa jabatan presiden satu sampai dua tahun atau menambah hingga satu periode mesti mengubah UUD 1945.

Baca juga: 3 Ketum Partai Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Pusako: Terlalu Nyaman di Lingkaran Kekuasaan

“Merubah UU itu tidak bisa pakai survei. Merubah UUD 1945 itu peraturannya sangat rigid itu diatur Pasal 37 Ayat 1,2,3 dan 4,” paparnya.

Ia lantas menyinggung hasil survei Indikator Politik Januari lalu yang menyatakan bahwa 70 persen responden puas dengan kinerja Jokowi.

Tapi dari 70 persen responden itu sebesar 61,6 persen tidak setuju jika masa jabatan presiden ditambah atau pemilu diundur hingga 2027.

“Bahkan menurut survei Indikator Politik tidak ada korelasi antara kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi dengan tuntutan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden,” imbuhnya.

Diketahui wacana menunda pemilu mulai dimunculkan oleh sejumlah tokoh partai politik.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pemilu diundur selama 2 tahun.

Alasannya untuk mengantisipasi hilantnya momentum perbaikan ekonomi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

Baca juga: 3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?

Usulan itu disambut baik oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Beberapa alasannya karena situasi pandemi masih berlangsung dan butuh perhatian, perekonomian belum stabil.

Di sisi lain Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menolak wacana itu.

Agus menilai wacana itu merupakan pemikiran yang tak logis karena tidak sesuai konstitusi dan hanya untuk kepentingan sekelompok orang untuk mempertahankan kekuasaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM Temukan 718.791 Vitamin Ilegal Dijual di Online Shop Selama Pandemi Covid-19

BPOM Temukan 718.791 Vitamin Ilegal Dijual di Online Shop Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Satu dari Tiga Penderita Diabetes Berisiko Terkena Retinopathy

Kemenkes: Satu dari Tiga Penderita Diabetes Berisiko Terkena Retinopathy

Nasional
Waketum: Nasdem Semakin Besar Setelah Deklarasi Anies Capres, Puluhan Ribu Orang Masuk Partai Setiap Hari

Waketum: Nasdem Semakin Besar Setelah Deklarasi Anies Capres, Puluhan Ribu Orang Masuk Partai Setiap Hari

Nasional
Bawaslu Tegur KPU secara Tertulis karena Verifikasi Keanggotaan Parpol lewat Video Call

Bawaslu Tegur KPU secara Tertulis karena Verifikasi Keanggotaan Parpol lewat Video Call

Nasional
Bertemu Ketua DPR Inggris Raya, Gus Muhaimin: Beliau Sangat Kagum dengan Indonesia

Bertemu Ketua DPR Inggris Raya, Gus Muhaimin: Beliau Sangat Kagum dengan Indonesia

Nasional
Bumi Hadapi Krisis Iklim, Fadli Zon Ajak Parlemen Anggota G20 Perkuat Multilateralisme

Bumi Hadapi Krisis Iklim, Fadli Zon Ajak Parlemen Anggota G20 Perkuat Multilateralisme

Nasional
Bawaslu: KPU Langgar Administrasi di 10 Provinsi karena Verifikasi Pakai 'Video Call'

Bawaslu: KPU Langgar Administrasi di 10 Provinsi karena Verifikasi Pakai "Video Call"

Nasional
Tinjau Lokasi Penunjang KTT G20, Jokowi: Semuanya Hampir Sudah Siap

Tinjau Lokasi Penunjang KTT G20, Jokowi: Semuanya Hampir Sudah Siap

Nasional
Prajurit TNI Tendang Suporter Akan Tetap Diproses Hukum meski Telah Minta Maaf

Prajurit TNI Tendang Suporter Akan Tetap Diproses Hukum meski Telah Minta Maaf

Nasional
Kembali Disentil Bambang Pacul, Ganjar Dinilai Belum Patuh pada Agenda Pencapresan PDI-P

Kembali Disentil Bambang Pacul, Ganjar Dinilai Belum Patuh pada Agenda Pencapresan PDI-P

Nasional
Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Nasional
Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Nasional
Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Nasional
Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.