Penggembala hingga Nelayan Danau Poso Jadi Korban Proyek PLTA

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy di Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022).

Jokowi berharap, PLTA 515 megawatt yang kembangkan Kalla Group itu mengawali lebih banyak PLTA yang terselesaikan sehingga dapat mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang.

Namun, PLTA tersebut rupanya menimbulkan masalah baru karena membuat muka air Danau Poso naik dan membanjiri desa-desa sekitarnya.

Penggembala kerbau menjadi salah satu pihak yang amat terdampak. Benhur Bondoke, penggembala dari Desa Tokilo, menjelaskan bahwa kegiatan ternak warga sana sudah berlangsung secara turun-temurun.

Pemerintah kemudian menetapkan Desa Tokilo sebagai pusat penggembalaan kerbau, bahkan dengan pembiayaan dari kas negara.

Baca juga: Jeritan Petani di Balik Proyek PLTA di Poso yang Diresmikan Jokowi

Sebelum kehadiran proyek PLTA Poso, ada sedikitnya 900 kerbau yang digembalakan di sana. Setelah keberadaan proyek itu, jumlahnya susut hingga hanya 500-an ekor.

"Ekonomi petani dan peternak di Desa Tokilo hidup dari peternakan kerbau, dengan hasil yang cukup menggembirakan baik dari segi pembangunan maupun dari segi pendidikan anak-anak," kenang Benhur dalam diskusi virtual, Jumat.

"Bahkan sampai hari ini, Desa Tokilo telah melahirkan dua orang doktor. Itu berkat hasil peternakan kerbau. Namun sayangnya ketika (PLTA) Poso 1 beroperasi, peternakan kerbau yang ada di Desa Tokilo terancam punah karena tempat makanan yang tidak tersedia lagi. Padang penggembalaan telah terendam air," ujar dia.

Bukan hanya itu, ketiadaan pangan disebut membuat kerbau-kerbau menerobos ke desa bahkan kecamatan lain, merusak sawah-sawah dan rumah warga.

Keadaan itu pada gilirannya menimbulkan konflik sosial baru yang merugikan warga Desa Tokilo yang sudah kesulitan mata pencaharian.

"Peternak kerbau dipaksa membayar ganti rugi akibat dari kerbau yang menerobos area-area pertanian maupun permukiman warga," ucap Benhur.

Ia meyakini, dalam 2-3 tahun ke depan, populasi kerbau di desanya akan punah.

Dokumentasi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden RI Ir Joko Widodo didampingi Wapres RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla meresmikan PLTA Poso 515 MW dan PLTA Malea 90 MW di Desa Sulewana, Kabupaten Poso,Sulawesi Tengah

Nelayan juga terkena imbas

Kesusahan juga dialami nelayan sekitar Danau Poso. Selama ini, ikan sidat atau dalam bahasa lokal disebut sogili, menjadi komoditas penting dan menjanjikan. Namun, keberadaan proyek PLTA Poso disebut telah merusak itu semua.

Selain keberadaan bendungan yang membuat sogili kesulitan bermigrasi dari laut ke sungai dan sebaliknya, alat-alat tangkap tradisional warga juga rusak akibat proyek itu.

Baca juga: Resmikan PLTA Poso, Jokowi Tegur Dirut PLN karena Masalah Perizinan

Alat tangkap itu berupa pagar sogili, yang dimiliki secara adat oleh kelompok maupun pribadi.

"(Perusahaan) juga melakukan pengeboman batu-batuan pinggir kiri dan kanan Sungai Poso. Juga, mereka melakukan kegiatan pengerukan dasar alur Sungai Poso," ujar Golins Mongan, nelayan, dalam diskusi virtual yang sama.

"Pekerjaan ini sangatlah merusak area lokasi bangunan pagar sogili yang sampai sekarang dikuasai oleh pemiliknya masing-masing," lanjut dia.

Mosintuwu/RayRarea Seorang warga berjalan di antara pematang sawah yang tidak bisa diolah sejak Juli 2020 karena terendam air danau Poso. Jumat, 6 November 2020.

Tanggapan Poso Energy

PLTA itu dalam keteranganya yang diterima Kompas.com pada Selasa (1/3/2022) mengakui ada petani dan peternak yang terdampak proyek itu. Namun PLTA tersebut mengaku telah memberikan kompenasi.

Dalam keterangannya, PLTA itu menyatakan memang telah mulai melakukan proses pengisian dan pengujian bendungan sejak tahun 2020. Bendungan itu berfungsi untuk mengatur kebutuhan debit air bagi pembangkit energi listrik dan mengatur debit banjir baik di hilir menuju Kota Poso maupun di bagian hulu yakni Danau Poso.

Keterangan PLTA itu menambahkan, Danau Poso dengan topografi pinggiran danau yang landai selama ini dimanfaatkan masyarakat empat kecamatan keliling danau untuk persawahan. Seiring berjalannya waktu, penduduk membuka lahan persawahan sampai ke pinggiran danau yang sebenarnya merupakan daerah pasang surut air danau. Daerah itu seharusnya menjadi daerah penyangga (buffer zone) kelestarian danau.

Pengoprasian bendungan PLTA itu diakui telah membawa pengaruh terhadap tinggi muka air danau di daerah pasang surut. Hal itu berdampak pada 16 desa dengan persawahan yang tergenang dan satu desa dengan lahan peternakan kerbau.

Pihak PLTA menyatakan telah memberikan kompensasi secara bertahap.

"Sejak Juli sampai dengan Desember 2021, PT Poso Energy telah merealisasikan kewajibannya memberikan kompensasi tahap 1 yakni untuk kejadian tahun 2020 terhadap sawah yang tergenang di 16 desa serta ternak kerbau dan sapi yang mati di ladang gembala di desa Tokilo. Tercatat progres telah mencapai 92 persen atau 16 desa dari total 17 desa pada 4 kecamatan yang berada di sekeliling Danau Poso yang menerima kompensasi dengan total beras yang dibagikan sebesar 460 ton beras," kata pihak PLTA itu dalam keterangan tersebut.

Pihak PLTA menambahkan bahwa pada Februari 2022, PT Poso Energy juga melakukan pembayaran kompensasi tahap dua untuk kejadian tahun 2021 dengan progress capaian 95 persen.

"Pada kompensasi tahap dua itu, mekanismenya diberikan secara tunai yang akan ditransfer ke rekening bank masing-masing petani sehingga diharapkan akan lebih termanfaatkan secara maksimal dana kompensasinya. Total dana kompensasi yang digelontorkan senilai Rp 9 milliar," demikian keterangan perusahaan tersebut.

(Catatan Redaksi. Berita ini telah mengalami pembaruan, yaitu pada bagian tanggapan dari PLTA Poso Energy. Pembaruan dilakukan pada 1 Maret 2022.)