Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan dan Pamor Jabatan yang Sulit Mendongkrak Elektabilitas

Kompas.com - 25/02/2022, 07:39 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani yang rendah diduga karena dia belum mempunyai rekam jejak yang panjang dan baik saat mengemban jabatan publik.

"Memang di pemerintahan periode pertama dari Presiden Jokowi dia (Puan) pernah menjabat sebagai menteri Koordinator PMK dan saat ini sebagai Ketua DPR RI. Tapi itu jabatan-jabatan ini tidak cukup strategis dalam konteks untuk menunjukkan sesuatu capaian kerja kepada publik," ujar Bawono kepada Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

Menurut Bawono, meskipun Puan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tetapi jabatannya lebih bersifat koordinatif ketimbang eksekusi kebijakan. Kondisi yang sama, kata dia, juga terjadi dengan jabatan Puan saat ini yaitu sebagai Ketua DPR RI.

Menurut Bawono, meskipun secara gengsi politik jabatan Ketua DPR yang diemban Puan tinggi, tetapi kurang memungkinkan untuk menunjukkan capaian kerja seperti dalam posisi eksekutif menteri atau kepala daerah.

Baca juga: 4 Kader PDI-P Masuk Bursa Pilpres Litbang Kompas, Ganjar Unggul Jauh dari Puan

"Karena tidak memiliki fungsi eksekusi kebijakan dan juga bersentuhan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan harian warga dan lain-lain," lanjut Bawono.

Dalam hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) yang digelar Litbang Kompas pada 17-30 Januari 2022 terungkap anak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu memperoleh elektabilitas sebesar 0,6 persen.

Dari hasil survei lembaga lain pun elektabilitas Puan tetap rendah. Contohnya dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 9 Januari 2022 menunjukkan elektabilitas Puan berada di peringkat ke-9 dengan perolehan 1,8 persen.

Kemudian hasil survei Charta Politika yang dirilis pada 20 Desember 2021 menunjukkan Puan berada pada peringkat ke-9 dengan mengantongi elektabilitas 1,1 persen dalam simulasi 10 nama.

Baca juga: Ketika Elektabilitas Puan Maharani Tergilas Rekan Separtai...

Menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jawa Barat pada 5-8 Februari, elektabilitas Puan juga hanya mencapai 0,8 persen dalam simulasi tertutup 10 nama.

Elektabilitas Puan dalam hasil survei Litbang Kompas jika dibandingkan dengan beberapa rekan satu partainya juga berada pada urutan buncit. Sejumlah kader PDI-P yang meraih elektabilitas di atas 1 persen adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (20,5 persen), eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (2,9 persen), dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (2,6 persen).

"Ya memang kalau kita lihat nama-nama capres yang memiliki tingkat elektabilitas baik berdasarkan hasil survei saat ini adalah figur-figur yang memiliki track record jejak kepemimpinan di jabatan publik, misal kepala daerah," ujar Bawono.

Di sisi lain, Bawono memperkirakan ada kecenderungan tokoh-tokoh politik yang bersaing dalam pergantian kepemimpinan nasional pada masa mendatang berasal dari kepala daerah.

"Tren ini kemungkinan masih akan berlanjut dalam dua atau tiga pemilu mendatang," ujar Bawono.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Puan Maharani di Bawah 1 Persen

Jika dibandingkan dengan sejumlah elite partai politik, elektabilitas Puan juga berada di posisi terbawah.

Menurut hasil survei Litbang Kompas, jika pemilu diselenggarakan ketika survei digelar maka Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan elektabilitas 26,5 persen.

"Tapi khusus Prabowo Subianto karena telah tiga kali ikut mengikuti kontestasi elektoral ini maka sangat wajar sangat populer dan juga memiliki elektabilitas paling tinggi saat ini," kata Bawono.

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dilaporkan mendapatkan elektabilitas sebesar 4,9 persen, diikuti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 3,7 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com