Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beberapa Faktor yang Bikin Kepuasan Publik Tinggi terhadap Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf di Bidang Politik dan Keamanan

Kompas.com - 23/02/2022, 14:15 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas Januari 2022 menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presifen Ma’ruf Amin di bidang politik dan keamanan.

Hasil survei kepuasan publik di bidang politik dan keamanan Januari 2022 mencapai 77,6 persen.

Angka itu meningkat hampir 7 persen dibanding hasil survei Litbang Kompas sebelumnya, Oktober 2021 yang berada di angka 70,8 persen.

Peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla menyampaikan sejumlah faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan tersebut.

“Ini tidak lepas dari keberhasilan konsolidasi politik di tataran elite yang memang cukup apik dan terjaga stabilitasnya,” sebut Eren dalam tayangan YouTube Harian Kompas yang dirilis Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Airlangga dan Muhaimin Iskandar Tak Masuk Capres Pilihan

Eren menyebut, keberhasilan itu tampak dari penyelesaian polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hal itu menuai banyak respons publik, dan berhasil diselesaikan secara apik sehingga eks pegawai KPK mau bergabung dengan Polri. Nah (penyelesaian) itu cukup mulus,” ungkapnya.

Eren memaparkan, apresiasi publik di bidang politik dan keamanan pada kinerja pemerintah juga dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional.

“Putusan itu berhasil meredam polemik yang bergulir sepanjang beberapa waktu lalu dan menjadi kemenangan publik atas kekisruhan UU Cipta Kerja,” kata dia.

Di bidang keamanan, lanjut Eren, publik merasa bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dapat menjamin keamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

“Perayaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan aman dengan segala kekurangannya meski di tengah pandemi Covid-19, tapi bisa kita rayakan dengan khidmat,” jelasnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Prabowo, Ganjar, Anies Berebut Suara Milenial

Faktor terakhir yang mempengaruhi meningkatnya kepuasan publik di bidang keamanan adalah pernyataan untuk menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

“Ini jadi momentum penting yang dilihat publik secara positif terhadap keberpihakan pemerintah dalam penanganan gerakan-gerakan separatis itu,” imbuhnya.

Diketahui survei Litbang Kompas dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 17-30 Januari 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak.

Responden dipilih dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com